» » » » » Ini Beberapa Pembangunan Yang Dibangun BP Batam Selama 46 Tahun


BATAM, Infokepri.com –Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam yang dikenal dengan BP Batam tahun ini telah berusia 46 tahun.  Selama 46 tahun ini BP Batam telah membangun kota Batam menjadi kota yang cukup maju bahkan kemajuan kota Batam dapat mengalahkan kota kota lain yang ada di Indonesia.

Kota yang berpenduduk lebih dari 1,2 juta jiwa ini memiliki karakteristik tersendiri jika dibanding dengak kota lain karena memiliki kewenangan Hak Pengelolaan (HPL), atas kewenangan tersebut BP Batam memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan Kota Batam.

Awalnya pengelolaan Kota Batam berada di bawah kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dikenal dengan Otorita Batam, akan tetapi dalam perkembangannya Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang dikenal dengan BP Batam.

BP Batam sejak tahun 1971 bertanggung jawab untuk mengembangkan Pulau Batam baik pembangunan Infastruktur dan menarik investasi dari luar bahkan hingga saat ini sebagian besar industri di Batam masih didominasi pemilik modal asing (PMA).

Kerja keras BP Batam ini membuat kota Batam menjadi kawasan industri, pusat perdagangan, pariwisata dan alih kapal.

Pesatnya perkembangan Kota Batam ini tidak terlepas dari kecakapan pemimpin BP Batam. Kini Kepala BP Batam dijabat oleh Lukita Dinarsyah Tuwo yang dilantik oleh Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (PBPB) Darmin Nasution pada Kamis lalu (19/10/2017). Ia merupakan pemimpin BP Batam yang ke delapan.
Lalu dari ketujuh Pemimpin BP Batam terdahulu bagaimanakah perjalanan panjang pembangunan Kota Batam ketika itu ? Berikut penelusuran liputan kami.

Otorita Batam pertama kali dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutowo. Pada periode tersebut Ibnu Sutowo yang ditunjuk Presiden RI, Soeharto ditugaskan mempersiapkan Batam sebagai Kota Industri. Ibnu Sutowo memimpin Otorita Batam dari tahun 1971 hingga 1976, masa kepemimpinannya disebut periode persiapan.

Ketika itu Presiden Soeharto menetapkan Batam sebagai Pangkalan Logistik dan Operasional yang berhubungan dengan eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai. Melalui Keppres No.65/70, Presiden Soeharto akhirnya memerintahkan PN Pertamina sebagai penangungjawab atas pelaksanaan pembangunan proyek tersebut.

Awal 1970-an sektor minyak memang sedang menjadi primadona karena harga minyak di pasar dunia sangat kuat. Di samping itu, posisi geografis Batam yang terletak di simpang jalur lalu lintas Asia Barat-Asia Timur, sangat strategis untuk dapat menarik manfaat dari jalur distribusi minyak yang ada.

Dan tahun 1971, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 74 tahun 1971 mengenai Pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri Dalam Keppres tersebut, Pulau Sambu di sebelah barat daya Pulau Batam, juga ditetapkan sebagai pangkalan minyak Pertamina. Poin penting lainnya berupa penetapan Batuampar sebagai daerah industri dengan status entreport partikulir untuk memfasilitasi kegiatan basis logistik dan operasional Pertamina.

Pada tahun 1972 diciptakan Masterplan pertama kota Batam dan Pertamina menggandeng konsultan Nissho Iwai Co. Ltd dari Jepang serta Pasific Becthel Inc dari Amerika Serikat. Hasil kajian ini merekomendasikan strategi pembangunan Batam yang bertitik berat pada industri eksplorasi minyak dan gas serta pusat pemprosesan produk ikutannya, yakni pusat industri petroleum dan petrokimia.

Ditahun 1973 lahirlah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB), Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Kepres nomor 41/73, Kepres ini menetapkan Pulau Batam sebagai lingkungan kerja daerah industri, yang meliputi Pulau Batam, Pulau Janda Berhias, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Moi-moi dan Pulau Kasem. OPDIPB mempunyai tugas utama yaitu, mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industry.

Dimasa kepemimpinan Ibnu Sutowo ini, sumber listrik dari pembangkit listrik yang dibangun oleh Pertamina yang berlokasi di Sekupang (4 x 560KVA) dan Batuampar (6 x 1310KVA), sehingga total daya pada saat itu sebesar 7,8 MW. Pembangunan ini selesai sekitar tahun 1973, bersamaan dengan selesainya pembangunan rumah karyawan Pertamina di Sekupang, Bukit Senyum dan Bengkong. Dengan daya yang tersedia itu, Pertamina menyuplai listrik untuk kegiatan operasional proyek semata, termasuk perumahan karyawan. Sementara layanan listrik untuk penduduk belum menjadi prioritas utama.

Sekitar tahun 1975-an ( pasca menurunnya industri perminyakan), kelistrikan di Pulau Batam dilanjutkan pengelolaannya oleh Otorita Batam dengan nama Unit Pelaksana Teknis Otorita Batam (UPT OB). Pengalihan pengelolaan ketenagalistrikan dari Pertamina ke UPT OB secara umum juga tidak mengalami perubahan terutama di bidang pelayanan ke masyarakat. Pelayanan UPT OB masih sebatas diperuntukkan bagi fasilitas-fasilitas milik Otorita Batam. Karenanya, masyarakat masih menggunakan lampu minyak dan diesel milik perorangan sebagai penerangan di malam hari, terutama di kawasan Jodoh.

Beberapa tahun kemudian, UPT OB meneruskan pembangunan pembangkit listrik di Sekupang dan Batu Ampar. Di Pusat Pembangkit Sekupang dibangun dua unit power house yang masing-masing berkapasitas 4 X 3 MVA dan 4 X 4,5 MW. Sementara di Pusat Pembangkit Batu Ampar, kapasitas pembangkit ditingkatkan menjadi sebesar 4 X 7,5 MW.

Pada masa ini, orientasi pelayanan listrik dari UPT OB perlahan mulai mengalami perubahan. Selain lebih mengutamakan pasokan sarana dan prasarana milik Otorita Batam, listrik juga diprioritaskan untuk penyambungan industri yang sudah mulai berkembang di Batam. Sedangkan sebagian masyarakat, terutama yang bermukim tidak jauh dari mesin-mesin pembangkit yang dimiliki UPT OB, seperti Sekupang, Tiban, Tanjungpinggir, Batuampar serta Bengkong, sudah mulai menikmati aliran listrik.

Pada Januari 1993, masalah ketenagalistrikan yang semula dikelola oleh UPT OB ini dalam perjalanannya kemudian diserahkan kepada PT PLN Persero wilayah khusus Batam.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, selaku Pemegang saham PT PLN (Persero) dalam surat No S-23/M-PM-PBMUN/2000 tanggal 23 Agustus 2000, pada tanggal 3 Oktober 2000, status PT PLN (Persero) Wilayah Khusus Batam berubah menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) dengan status sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), sebagai unit mandiri yang mengelola kelistrikan dari hulu sampai hilir. Dan pada Juni 2008 PT PLN Batam melakukan rebranding menjadi Bright PLN Batam.

Pembangunan Bandara Hang Nadim
Kondisi Badara Lama
Dimasa kepemimpinan Ibnu Sutowo Otorita Batam telah melaksanakan proyek pembangunan bandara tepatnya ditahun 1974.  Lokasi bandara yang sedianya ditempatkan di Tanjunguncang ini kemudian dipindahkan ke Batubesar karena adanya aturan penerbangan internasional yang menerangkan lokasi itu bisa mengganggu intensitas penerbangan Bandara Paya Lebar milik Singapura.

Bandara di Batubesar yang sekarang diberi nama Bandara Hang Nadim, awalnya hanya memiliki panjang landasan pacu 850 meter dan bisa didarati pesawat jenis Twin Otter, Sky Van serta helikopter saja. Proses pemilihan lokasi bandara ini juga berlangsung cukup sederhana. Dengan topografi seadanya dan peninjauan lapangan oleh Marsekal Soedjatmiko dan staf teknik OPDIPB serta pihak kontraktor Robin Ednasa, ditetapkanlah lokasi Batubesar menjadi cikal bakal Bandara Hang Nadim.

Sebelum Bandara tersebut dibangun setiap hendak ke Batam harus melalui Bandara udara Changi, Singapura dan Bandar udara di Tanjungpinang kemudian dari Tanjungpinang ke Batam menggunakan kapal Pompong dengan waktu perjalanan selama 4 hingga 5 jam. 

Pembangunan Pelabuhan
Untuk transfortasi laut, ditahun 1970 Otorita Batam telah membangun pelabuhan Sekupang yang merupakan pelabuhan Kargo dan Terminal Ferry Domestik dan Internasional dengan panjang dermaga 177 meter dan kapasitas 10.000 DWT.
Ditahun 1971 membangun pelabuhan Batu Ampar dengan panjang dermaga awal sepanjang 1000 meter.

Sementara Pelabuhan Pantai Timur ( Kabil) dimulai pembangunannya pada tahun 1987 dengan panjang dermaga sepanjang 410 meter. Pelabuhan ini kegiatan utamanya adalah melayani kapal-kapal milik Pertamina yang berstatus Marine Base Supply dan Kapal CPO.

Masa JB Sumarlin Memimpin Otorita Batam 
Setelah 5 tahun memimpin Otorita Batam, Ibnu Sutowo digantikan oleh JB. Sumarlin berdasarkan Keppres 60/M/76 kepemimpinan Pulau Batam dialihkan kepada Menteri Penertiban Aparatur Pembangunan yang pada waktu itu dijabat oleh JB. Sumarlin, ia bertugas melakukan konsolidasi pembangunan Batam. Pembangunan di Batam pada saat itu sama sekali tidak mengalami perkembangan, karena minyak bumi tahun1976 tidak lagi bisa diandalkan.

Dengan tim bentukannya, JB Sumarlin menginventarisasi seluruh proyek infrastruktur yang dilakukan Pertamina di Batam. Bergerak cukup taktis, sejumlah proyek strategis mulai dikembangkan kembali, seperti pembenahan pelabuhan Kabil serta Batuampar.

JB Sumarlin bertugas melakukan konsolidasi pembangunan Batam selama dua tahun yakni dari tahun 1976 hingga tahun 1978.

Masa BJ Habibie Memimpin Otorita Batam

Pada Tahun 1978, Presiden Soeharto menugaskan BJ Habibie memimpin perencanaan dan pengelolaan Batam. Batam sudah berubah menjadi Bonded Area atau disebut juga Daerah Bebas Cukai. Rencana induk pengembangan Batam dilengkapi industri-industri ekspor, pemindahan angkutan dari kapal ke kapal, pergudangan dan kepariwisataan sebagai bidang-bidang yang diberi prioritas.

BJ Habibie memimpin Otorita Batam selama 10 tahun dari tahun 1978 hingga 1998, masa kepemimpinannya disebut periode Pembangunan Prasarana dan penanaman Modal.

Pada tahun 1978 sampai dengan sekitar tahun 1983, pertelekomunikasian di Batam dikelola oleh Pertamina bersama dengan Otorita Batam, dengan satuan sambungan (SS) / Line Unit (LU) yang ada saat itu sebanyak PABX 10SS/LU.

Memasuki tahun 1983 masalah pertelekomunikasian diserahkan kepada Perumtel (PT Telkom), dengan satuan sambungan (SS)/Line unit (LU) saat ini sebanyak PABX 33.848 SS/LU. Di bidang yang satu ini, Batam juga mencatatkan sejarah sebagai kota pertama yang dijadikan percontohan untuk percobaan pengoperasian telephon seluler yang ditaja oleh PT Telkomsel.


Pembangunan Jalan 
Pada tahun 1978 total jaringan jalan yang ada di Pulau Batam hanya sepanjang 1,4 Km. Sejak tahun 1977, di masa kepemimpinan JB Sumarlin, Otorita Batam sudah mulai menggagas pembangunan jalan arteri Sekupang-Baloi sepanjang 14,6 Km. Jalan tersebut masih berupa tanah. Meski demikian, jalur darat ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan proyek milik Otorita Batam maupun aset perusahaan kontraktor (rekanan) Otorita Batam.

Di masa ini, warga Jodoh dan sekitarnya untuk bepergian ke Sekupang atau sebaliknya, lebih sering menggunakan jalur laut, yakni menggunakan speedboat atau pancung bermesin sederhana. Kalaupun terpaksa harus menggunakan jalur darat, biasanya warga menumpang kendaraan proyek yang melintas. Itupun kalau cuaca sedang cerah. Bila sedang turun hujan, hal itu tidak bisa dilakukan. Mengingat jalan yang dilalui basah, berlumpur serta licin. Kondisi ini berlangsung cukup lama namun akhirnya pengaspalan jalan itu dilaksanakan setelah turun dana dari pemerintah pusat.

Tak lama berselang, pengembangan fasilitas jalan berlanjut dengan dibangunnya jalan di Sekupang, tepatnya di Bukit Dangas. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan jalan ke arah Tanjunguncang. Namun karena dana yang tersedia terbatas, jalan yang dibangun pada masa ini masih berupa jalan tanah. Pengaspalannya dilaksanakan tahun 1981 sejalan dengan pembangunan Jembatan Sei Ladi.
Pada tahun 1992 BJ Habibie memprakarsai pembangunan jembatan Barelang (Batam, Rempang dan Galang) yang menghubungkan pulau Batam-pulau Tonton-pulau Nipah-pulau Setokok – pulau Rempang – pulau Galang – dan pulau Galang Baru.
Landasan hukum pembangunan jembatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah Barelang (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 KM2 (115% dari luas Singapura).
Jembatan Barelang ini disebut jembatan Fisabilillah atau disebut jembatan Habibie, enam jembatan ini dibangun Otorita Batam dari tahun 1992 hingga 1998, keenam jembatan megah itu  merupakan proyek vital sebagai penghubung jalur Trans Barelang yang membentang sepanjang 54 kilometer Jembatan Barelang kini menjadi ikon kota Batam, mantan Direktur Bidang Teknik Badan Pengelolaan 

Kawasan Batam, Istono dilansir tempo.co mengatakan biaya pembangunan Jembatan Barelang tersebut senilai Rp 278 miliar. Jembatan I menelan biaya sebesar Rp 88,1 miliar,-  jembatan II dibangun dengan menelan biaya sebesar Rp 56 miliar,-  Jembatan III menelan biaya sebesar Rp 22,1 miliar,- Jembatan IV menelan biaya sebesar Rp 43,2 miliar,- Jembatan V menelan biaya sebesar Rp 52,6 miliar,-  dan Jembatan VI menelan biaya sebesar Rp 16 miliar,-.

Pembenahan Bandar Udara Hang Nadim
Selain membangun jembatan Barelang, ketua Otorita Batam, BJ Habibie pada tahun 1978 dengan perencanaan matang, Otorita Batam secara bertahap mulai membenahi pembangunan Bandar  Hang Nadim yang dibangun oleh Ibnu Sutowo ketika menjabat sebagai ketua Otorita Batam tahun 1974 lalu.
Pada tahun 1980, Bandara Hang Nadim sudah bisa dilandasi pesawat jenis Fokker 28. Pembangunan lanjutan bandara ini sendiri secara gradual akhirnya dilaksanakan melalui beberapa tahap; tahap satu tahun 1981-1983, membangun run away sepanjang 45 x 2500 meter.
Pada Minggu, 1 Januari 1984 Bandara Udara Hang Nadim mulai dibangun ditandai untuk pertama kalinya melakukan perbaikan pembuatan landasan pacu sepanjang 4.025-meter hingga 31 Januari 1985.

Jumat, 1 Februari 1985 Bandara Udara Hang Nadim dibuka secara resmi dengan melayani penerbangan domestik dengan rute penerbangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya, Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara di Bandung, Bandar Udara Internasional Polonia di Medan, Pekanbaru, Bandar Udara Tabing di Padang dan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang.

Tahap kedua tahun 1988-1989, berhasil meningkatkan panjang landasan pacu menjadi 45 x 3600 meter serta tahap ketiga antara tahun 1993-1995, telah terbangun run away sepanjang  45 x 4025 meter.

Dengan landasan pacu terpanjang ke dua se Asia, masa kejayaan Hang Nadim terus berkibar. Pada Jumat, 5 Januari 1990 dibuka penerbangan internasional sebagai penghubung antar negara selain menggunakan ferry dari Batam. Penerbangan langsung ketika itu tujuannya ke  Bandar Udara Internasional Senai, Johor, Malaysia dan Bandar Udara Internasional Changi, Singapura.

Pada Selasa, 3 Januari 1995 pukul 19.00 WIB, Presiden ke II Republik Indonesia Soeharto meresmikan Bandara Udara Hang Nadim dengan nama Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam. Peresmian ditandai penandatangan prasasti, gunting pita dan pukul gong dan pendaratan langsung sebanyak 12 pesawat milik Malaysia Airlines dan 12 pesawat milik Singapore Airlines.

Luas keseluruhan Bandar Udara Hang Nadim saat ini lebih kurang 1.760 hektare. Lahirnya nama Hang Nadim berasal dari nama Laksamana Hang Nadim yang termahsyur dari Kesultanan Malaka. Dengan panjang landasan pacu 4.025 meter bandara ini sebagai pemilik landas pacu terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara setelah Kuala Lumpur International Airport atau KLIA.

Tidak seperti Bandara Internasional lainnya yang dikelola oleh Angkasa Pura II dan II, Bandara Internasional Hang Nadim dikelola oleh BP Batam sesuai amanah PP nomor 65 Tahun 2014.

J.I Habibie Diangkat Menjadi Ketua Otorita Batam
Pada Maret 1998 BJ Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto dan ia digantikan oleh adiknya, J.E. Habibie.

J.I Habibie menjabat sebagai ketua Otorita Batam dari Maret 1998 hingga Juli 1998 masa kepemimpinannya yang singkat ini disebut Periode Pembangunan Prasarana dan penanaman Modal Lanjutan.

Masa Kepemimpinan Ismeth Abdullah

Pada Juli 1998 hingga April 2005 Otorita Batam dipimpin oleh Ismeth Abdullah, Periode kepemimpinannya disebut Periode Pengembangan Pembangunan Prasarana & Penanaman Modal serta Kualtas Lingkungan Hidup, pada periode ini Ismeth Abdullah lebih mengutamakan pada Kesejahteraan dan Perbaikan Iklim Investasi.

Dimasa kepemimpinan Ismeth Abdullah ini Otorita Batam membangun prasarana seperti jalan trans Muka Kuning ke Batuaji menjadi dua jalur, pengembangan kawasan industri elektronik, dan perkapalan pembangunan kawasan Pariwisata didaerah Kabil, Batuampar, Tanjung Undang, Nongsa dan Muka Kuning atau Panbil.

Masa Kepemimpinan Mustofa Widjaya

Pada April 2005 Mustofa Widjaya dilantik menjadi Ketua Otorita Batam, Ia memimpin dari April 2005 hingga April 2016, periode kepemimpinannya disebut periode Peningkatan Sarana & Prasarana, Penanaman Modal serta Kualitas Lingkungan hidup.

Di bawah kepemimpinan Mustofa Widjaya lebih mengarahkan Pengembangan Batam, dengan Penekanan pada Peningkatan Sarana & Prasarana, Penanaman Modal serta Kualitas Lingkungan Hidup. Pekembangan pembangunan yang semakin pesat di kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk mengembangkan usaha.

Ditahun tahun 2007 (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Pulau Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 atas pertimbangan pentingnya pengembangan wilayah regional untuk mendorong lalu-lintas perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi Negara dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pariwisata, dan menarik penanaman modal dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2016 (Perencanaan dari FTZ ke KEK) Pemerintah ingin meningkatkan ketertarikan investor untuk berinvestasi di Batam, salah satunya dengan berencana mengubah kawasan Batam yang sebelumnya berstatus Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). perubahan Batam menjadi KEK penting karena FTZ sudah tidak lagi relevan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menyelesaikan masalah itu, pemerintah akan melakukan penyelesaian aset dan pelaksanaan perizinan secara terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta penyederhanaan pelayanan kegiatan ekspor dan impor.

Penataan Ruang Kota Batam Pada dasarnya ruang lingkup penyelenggaraan penataan ruang di Kota Batam meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mendukung hal di atas, serta meningkatan sistem penataan ruang yang lebih baik, telah diupayakan penggunaan teknologi informasi yaitu melalui penyelenggaraan penataan ruang Kota Batam yang berbasis pada sistem Informasi, atau yang dikenal dengan Geographic Information System (GIS) RTRW Kota Batam.

Perkembangan RTRW kota Batam:

Selaras dengan perkembangan Kota Batam dan pertimbangan RTRW Kota Batam Tahun 2001-2011, baru meliputi pemanfaatan ruang di wilayah darat

Tahun 2004, Pemerintah kota Batam melalui persetujuan DPRD Kota Batam telah melakukan penggantian Perda dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 meliputi pengaturan peruntukan matra darat dan laut dalam satu kesatuan yang integral.

Sektor Sarana dan Prasarana Transportasi Sektor sarana dan prasana transportasi terutama di darat dan laut memiliki kaitan yang erat dengan sektor industri dikarenakan keberlangsungan kegiatan lalu lintas bahan baku dan barang jadi bagi kebutuhan industri menuntut tersedianya jaringan transportasi baik yang dapat menjamin kemudahan lalu lintas dari dalam maupun keluar kota Batam.

Pertumbuhan sektor transportasi darat terlihat dari pertumbuhan panjang jalan yang ada dan terdapat jalan raya yang menghubungkan antar kawasan di Pulau Batam yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota.

Pertumbuhan sektor transportasi laut dengan dikembangkannya pelabuhan Logistik dan Pelabuhan Penumpang yang mempercepat akses pertumbuhan ekonomi di Batam dan memudahkan akses dari dan ke domestik dan internasional. •Sektor transportasi udara terdapat Bandar Udara Internasional Hang Nadim yang melayani rute domestik dan internasional.

Kesehatan Pembangunan kesehatan di kota Batam dilaksanakan secara berkesinambungan dan penuh komitmen dari tahun ke tahun. Batam telah melaksanakan 14 program. 10 program diantaranya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Sementara, 4 program lainnya merupakan program yang tercakup dalam Bantuan Alokasi Umum (BAU). Perkembangan Non-Fisik

Sesuai PP 46 tahun 2007  Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam atau lebih dikenal BP Batam.

Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam kedepan.

Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan tersebut diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan Kapal Laut.

Adapun perijinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam diantaranya Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Alokasi Lahan, Perijinan titik-titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT).

Masa Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetra

Hatanto Reksodipoetra memimpin BP Batam sejak April 2016 hingga 19 Oktober 2017. Selama ia memimpin,  BP Batam banyak melakukan pembangunan dan membenahi prasarana jalan dan melakukan pembenahan seperti kasus tumpang tindih lahan, banyaknya lahan tidur, kasus IPH dan menaikkan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Pesatnya perkembangan kota Batam membuat disejumlah titik jalan selalu macet, BP Batam langsung menyikapi kemacetan itu dengan merencanakan membangun lima jalan layang yakni di Simpang jam, simpang Kabil, Simpang KDA, jalan Arah Nagoya, .

Saat ini pembangunan jalan layang di Simpang Jam pengerjaan sudah hampir rampung, mantan Deputi IV BP Batam, Purba Robert M Sianipar kepada sejumlah awak media mengatakan jalan layang di Simpang Jam itu sepanjang  430 meter.

Setelah jalan layang di Simpang Jam selesai, direncanakan akan dibangun jalan layang Simpang Kabil pada awal 2018 sepanjang 440 meter.

"Berikutnya akan dibangun juga jalan layang di Simpang KDA, satu lagi di daerah Kabil, dan kelima di jalan arah Nagoya. Jadi akan ada lima jalan layang," kata dia.

Jalan Layang Simpang Jam yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) direncanakan selesai pada akhir 2017, selanjutnya akan dilanjutkan pembangunan di Simpang Kabil yang merupakan ruas jalan yang sama.

 
Mantan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetra saat menggelar konfersi pers dengan sejumlah awak media di ruang Marketing Bifza BP Batam pada Rabu (18/10/2017) mengatakan sesuai UU nomor 36 tahun 2000 tugas BP Batam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai fungsinya sebagai tempat mengembangkan usaha yang meliputi antara lain kegiatan manufactur, rancxang bangun, perekayasaan, pengepakan  serta menyediakan sarana dan prasarana air dan sumber termaksuk pelabuhan laut dan udara.

Ia mengatakan bertugas sebagai kepala BP Batam selama 19 bulan, lamanya ia menjabat sebagai Kepala BP Batam bisa dikatakan sangat singkat namun BP Batam telah banyak melakukan berbagai perubahan untuk kota Batam.

“Untuk investasi di kota Batam mulai dari 1 Januari hingga bulan September 2017 lalu nilai investasi naik menjadi USD 765,7 juta atau meningkat sebesar 78 % disbanding periode yang sama tahun 2016 lalu,” katanya.

Ia mengatakan  bahwa angka itu diperkirakan akan naik hingga akhir tahun 2017 ini bisa mencapai 800 juta US Dolar.

Ia menegaskan bahwa nilai investasi itu sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2007 lalu yang telah merubah Otorita menjadi Badan Layanan Umum dan diberikan taget yang namanya disebutkan Indicator Kinerja Utama (IKU) dan sebagai Badan Layanan Umum Pemerintah Pusat menginginkan agar BP Batam meningkatkan investasinya dari 400 juta US Dolar tahun 2016 lalu ditargetkan menjadi 558 juta US Dolar.

“Nilai investasi yang diperoleh BP Batam dari januari hingga September 2017 sebesar USD 765,7 dan nilai investasi yang kita peroleh sudah mencapai target yang diamahkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia mengatakan nilai investasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak BP Batam berdiri bahkan nilai investasi tersebut diperkirakan hingga akhir Desember 2017 ini bisa mencapai USD 800 juta.

Capaian nilai investasi itu, katanya, sesuai dengan target yang disampaikannya kepada Kepala Badan Koordinasi Pengembangan Modal (BKPM) RI saat peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) tahap II di Kepri dan penandatanganan MoU pada tanggal 3 Februari 2016 lalu.

“Nilai investasi sebesar USD 765,7 merupakan data dari BKPM dan data BPS provinsi Kepri bukan data Hatanto loh ,” katanya disambut riuh tawa oleh para awak media yang hadir.

Tingginya nilai investasi ini, katanya, merupakan implementasi dari program Ijin Investasi 3 Jam (I 23J) dan KLIK yang diluncurkan pada tahun 2016 lalu.

Ia mengatakan bahwa Kepres 91 Oktober 2017 pada pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 mengamanahkan di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) agar mempermudah perijinan namun sebelum Kepres itu diterbitkan BP Batam telah menerapkannya dengan meluncurkan program I23J dan KILK.

“Setahu saya sejak Kepres tersebut diterbitkan belum ada provinsi yang menerapkan hanya Batam yang telah menerapkannya,” katanya.

BP Batam, katanya, dalam waktu 3 jam dapat menerbitkan delapan perijinan dengan program I23J ini. Program I23J ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lahannya untuk itu BP Batam meluncurkan KILK.

Sejak peluncuran I23J pada bulan September 2016 lalu, lanjut Hatanto, sudah 13 proyek nilai USD 233,3 juta dan saat ini ada 12 proyek yang telah mendaftarkan minatnya dengan nilai USD 299,0 juta.

Sedangkan untuk nilai ekspor, katanya, selama 9 bulan pertama tahun 2017 sudah naik sekitar 37 % dan nilai impor naik sebesar 23 % dibanding periode yang sama tahun 2016 lalu.

Untuk perijinan lalu lintas barang, BP Batam telah menerapkan secara online (SIKMB) yang semula dengan cara manual membutuhkan waktu selama 14 hari kerja dengan SIKMB dapat dipersingkat dengan waktu 4 hari.

Untuk pendapatan di Laut, BP Batam juga melakukan perubahan pengurusan pelabuhan dilakukan dengan online yang disebut Host to Host program ini mampu mendongkrak pendapatan di laut meningkat hingga 100 persen lebih dari tahun lalu.

Pendapatan di laut dari Januari hingga Agustus 2017 sebesar Rp 323 miliar dimana dalam periode yang sama tahun 2016 hanya Rp 190 miliar, dan tahun 2015 hanya Rp 115 miliar.

“Laba yang diperoleh dari pendapatan di Laut sebesar Rp 217 miliar,- dan angka ini merupakan laba yang tertinggi yang pernah dicapai selama ini,” katanya.

Dibandara, katanya,  juga terjadi peningkatan pendapatan dalam periode 8 bulan pertama yakni sebesar Rp 152 miliar,-

Terkait masalah lahan, Kepala BP Batam mengatakan bidang yang paling sulit namun BP Batam menyelesaikannya dengan menertibkannya semua administrasinya. Ia mengatakan saat ini sudah sekitar 90 % data lahan dalam bentuk elektronik , pemetaan dengan system GIS dan perijinan dengan system online LMS.

Menurut Deputi III Bidang Pengembangan Sarana Usaha BP Batam, RC Eko Santoso Budianto yang ikut mendapingi Kepala BP Batam dalam konfersi pers itu mengatakan ada 7200 lahan terlantar yang sudah dipetakan dan BP Batam telah mengeluarkan SP 1 dan SP 3 kepada pemilik lahan tersebut dan sudah ada lahan tersebut kembali ditarik oleh BP Batam.

Tidak saja mengenai lahan terlantar, kata Eko, BP Batam juga telah menyelesaikan 9000 berkas pengajuan Peralihan Ijin Hak (IPH) masyarakat dari 10.000 berkas pengajuan sebelum mereka menjabat.

“Jadi tinggal sekitar 1000 berkas pengajuan IPH yang belum dapat diselesaikan hal ini disinyalir keras lantaran berkas pengajuan si pemohon tidak lengkap pak,” tegas Eko.

Tidak saja meningkatkan nilai investasi, ditahun 2017 ini BP Batam mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dari PPID rangking 6 dari 10 Kementerian /lembaga yang melakukan keterbukaan informasi.

BP Batam juga memberikan perhatiannya dibidang pelayanan kesehatan untuk masyarakat Batam saat ini BP Batam sedang membangun lantai 8 RSBP dan diperkirakan akan selesai awal tahun 2018 ini.

“RSBP telah melengkapi dokter dokter spesialisnya dan keahliannya dibidang pemeriksaan jantung dan akan menjadi rumah sakit terbesar dan terlengkap di Batam,” tegasnya..

Untuk kepegawaian, pemerintah telah meningkatkan penerimaan tunjangan pegawai BP Batam  sekitar 80 % yang dinilai berdasarkan KPI dan telah diterapkan Balance Score Card.

Untuk daerah tangkapan air, BP Batam telah menertibkan sejumlah Dam yang kerap dilakukan pembalakan liar dan pembersihan dari ternak babi liar dan rumah liar.

“Bahkan dam Monggak yang diduduki oleh penduduk yang membuat keramba juga telah berhasil ditertibkan dan dibersihkan,” katanya.

Untuk menghindari Kota Batam kritis air akibat kemarau berkepanjangan BP Batam telah meneken MoU dengan pemerintah Jepang melalui Nippon Koli Ltd pada Selasa (26/9/2017) lalu.

MoU ini untuk melakukan kajian terkait peningkatan penyedian infrastruktur air bersih di Batam dan kajian ini dibiayai oleh Meethi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Team Leader Nippon Koli Ltd, Shiochiro Misaki didampingi oleh perwakilan Nippon Koli Ltd Indonesia, Togar.

Masih banyak prestasi atau pembangunan yang dilakukan BP Batam selama 46 tahun ini yang tidak dapat kami sampaikan.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo rencananya akan melakukan roadshow menemui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Walikota Batam, H Rudi SE, DPRD Batam, Kadin Kepri serta seluruh pemangku kepentingan di Batam untuk menampung seluruh masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam serta mengembalikan kembali kejayaan kota Batam.

(Pay)

About Redaksi News

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Terima kasih atas Kunjungan Anda