Ranperda Usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan Perlu Mengatur Hewan dan Produk Hewan Import

BATAM, Infokepri.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Batam mengharapkan agar penanganan ternak yang diimport perlu ditangani secara hati-hati lantaran dapat mengancam kesehatan masyarakat jika hewan ternak yang diimport itu mengandung bibit penyakit..

Selain itu fraksi Golkar juga mengharapkan agar produk peternakan dan hasil olahannya dari negara yang dilarang atau masuk secara ilegal contohnya dari India atau negara lain dapat  mengancam penyebaran penyakit secara masif ke dalam negara untuk itu diperlukan koordinasi sektoral untuk menanganinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Ruslan Ali Wasyim saat Rapat Paripurna digedung DPRD Kota Batam, Senin (10/9/2018) dengan agenda Pemandangan umum Fraksi atas Ranperda Usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Dalam penjelasannya, Ruslan menyebutkan bahwa dalam Ranperda tersebut belum mengatur penanganan hewan yang diimport dan masuknya produk peternakan dan hasil olahan ternak.

Sementara itu pandangan dari Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Mesrawati Tampubolon SE MH mengatakan dalam Ranperda tersebut perlu adanya pengaturan yang berimbang antara peternak yang memiliki modal besar dan peternak yang modalnya minim serta adanya pengaturan wilayah-wilayah yang dilarang untuk melakukan aktifitas peternakan seperti di lokasi perumahan warga dilarang untuk melakukan usaha peternakan.

“Dengan alasan tersebut di atas kami dari partai Demokrat DPRD kota Batam menerima usulan Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Retribusi Rumah Potonga Hewan sehingga pembahasannya dapat dilanjutkan ketingkat pansus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mesrawati.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin dan dihadiri oleh 35 orang anggota DPRD Kota Batam dan Wakil Walikota Batam H Rudi SE dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan unsur FKPD, sejumlah kepala OPD dan tokoh masyarakat kota Batam.

(RN/Pay)