.jpg)
Pemkab Lingga Gelar FGD Terkait Integrasi Sistem Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumat, Agustus 23, 2019
LINGGA, Infokepri.com – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan kabupaten Lingga menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dilksanakan di Aula Hotel Harmoni Batam pada Jum'at (23/08/2019).
Kegiatan FGD itu dibuka oleh Sekdakab Lingga Juramadi Esram dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setda Lingga, para Staf Ahli dan Staf Khusus Setda Lingga, para Kepala OPD, Kepala Bagian, para Camat, dan seluruh perwakilan dari setiap OPD.
FGD itu digelar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 dan FGD itu untuk membahas rencana Pemkab Lingga dalam melakukan Integrasi Sistem Perencanaan ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bertindak sebagai narasumber dalam FGD itu, terkait Integrasi Sistem Perencanaan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Dr.H.Dadang Suwanda, SE, M.M., M.Ak., Ak, CA., yang merupakan Dosen IPDN dengan spesifikasi pada bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintahan Daerah. Selain itu juga hadir Dr. Sampara Lukman, MA., Direktur Program Pasca Sarjana IPDN ; Dr.Ali Hanafiah Muhi, MP., Wakil Direktur II Program Pasca Sarjana IPDN; serta dua orang staf yakni Yudi Prihanto Santoso, SE., dan Ir.Febriansyah.
Sekda Lingga Juramadi Esram dalam sambutannya mengucapkan terima kasih lantaran para nara sumber bersedia hadir paa kegiatan itu.
Ia menyebutkan para nar sumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu akan memberikan pencerahan dan pemahaman terkait penyelesaian berbagai permasalahan di daerah.
Beliau berharap, melalui kegiatan ini, kedepannya diharapkan setiap OPD di Pemkab Lingga bisa terus saling berkoordinasi untuk setiap penyelesaian masalah dan untuk mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya, menjelang tutup sesi pertama diskusi tersebut, menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh nara sumber, Asisten Pemerintahan selaku moderator memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya yakni masih banyak yang perlu di benahi oleh Pemkab Lingga, banyak permasalahan yang belum diselesaikan, belum dibuat, bahkan ada juga yang belum direncanakan.
Selain itu, beliau juga menangkap sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalah-permasalahan di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa yang perlu dibenahi.
"Maka dari itu, saya sendiri, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Pemerintahan, dan Camat dalam waktu dekat akan membahas mengenai hal itu, agak tidak terjadi penumpukan dan berlarut-larut. Karena desa adalah miniatur pemerintah kita sendiri," ujar beliau.
Kemudian untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik kedepan, Pemerintah Kabupaten Lingga terlebih dahulu haruslah melakukan perbaikan dan penertiban terhadap ragam administrasi baru melakukan langkah-langkah selanjutnya.
Kemudian beliau juga menekankan agar pemerintah Kabupaten Lingga lebih berhati-hati, dan tidak melaksanakan pembangunan dalam bentuk apapun jika hal tersebut tidak direncanakan dan bukan merupakan bagian dari wewenang dari pemerintah daerah.
Dan dalam hal ini, pemerintah daerah haruslah menyiapkan pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban keuangan, maupun pertanggungjawaban kinerja. (MC/Syaf).
Selain itu, beliau juga menangkap sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalah-permasalahan di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa yang perlu dibenahi.
"Maka dari itu, saya sendiri, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Pemerintahan, dan Camat dalam waktu dekat akan membahas mengenai hal itu, agak tidak terjadi penumpukan dan berlarut-larut. Karena desa adalah miniatur pemerintah kita sendiri," ujar beliau.
Kemudian untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik kedepan, Pemerintah Kabupaten Lingga terlebih dahulu haruslah melakukan perbaikan dan penertiban terhadap ragam administrasi baru melakukan langkah-langkah selanjutnya.
Kemudian beliau juga menekankan agar pemerintah Kabupaten Lingga lebih berhati-hati, dan tidak melaksanakan pembangunan dalam bentuk apapun jika hal tersebut tidak direncanakan dan bukan merupakan bagian dari wewenang dari pemerintah daerah.
Dan dalam hal ini, pemerintah daerah haruslah menyiapkan pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban keuangan, maupun pertanggungjawaban kinerja. (MC/Syaf).
