Puluhan Buruh Gelar Aksi Damai Di Depan Kantor Walikota Batam Menolak UU Ketenagakerjaan Direvisi

BATAM, Infokepri.com - Puluhan buruh yang mengatasnamakan dirinya FSPMI menggelar aksi damai di depan kantor Walikota Batam di Jalan Engku Putri, Batam Centre,Batam , Selasa (12/8/2019).

Ketua KC Kota Batam, Alfatoni dalam orasinya mengatakan pihaknya menolak jika UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direvisi.

Hal yang akan direvisi itu mengenai kontrak tenaga kerja yang biasanya 2 tahun mau dijadikan 5 tahun.

Kemudian mengenai pesangon rencananya akan direvisi hanya diberikan sebesar 6 bulan gajinya padahal di UU Ketenagakerjaan ada aturan ketentuan yang mengaturnya.

Selain itu, untuk karyawan baru masuk kerja, lanjutnya,  dimagang dulu selama 5 tahun setelah itu baru dikontrak maksimal 5 tahun dan tidak ada sistem permanen.

Selain itu untuk karyawan level leader disubkon atau direkrut  dari perusahaan penyalur tenaga kerja.

Mengenai sistem pengupahan,  kenaikan upah minimal provinsi (UMP) dan UMK dilakukan minimal 2 tahun sekali padahal biasanya sekali setahun.

Pemakaian Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam UU Ketenagakerjaan itu, untuk level jabatan HRD setelah direvisi dapat memakai TKA padahal sebelumnya tidak bisa jabatan HRD harus tenaga kerja lokal.

" Jika direvisi maka Undang - Undang ketenagakerjaan itu akan memihak kepada investor bukan kepada buruh," katanya.

Selain itu para buruh menyoroti kinerja Bright PLN Batam lantaran akhir -akhir ini sering terjadi pemadaman bergilir.

Para perwakilan buruh dan pihak bright PLN Batam dipersilahkan masuk ke dalam kantor Walikota Batam untuk menggelar pertemuan dengan Walikota Batam, H Rudi.SE.

Dalam pertemuan itu, Walikota Batam, H M Rudi.SE didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti

Turut hadir dalam pertemuan itu Kapolsek Batam Kota, pihak Polresta Barelang.

Hingga saat ini sekira pukul 11.45 WIB pertemuan masih dilakukan dilantai I gedung kantor Walikota Batam.

(Pay)