Bahas Ranperda APBD 2020, Komisi I DPRD Batam Harapkan Pihak Kecamatan Selalu Efektif dan Efisien

BATAM, Infokepri.com  - Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Kecamatan Sekupang dengan agenda pembahasan Ranperda APBD TA 2020 di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Bantam Centre, Batam, Senin (28/10/2019).

RDP  ini juga dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husen, Safari Ramadhan, Muhammad Fadhli, Utusan Sarumaha, Jimmy Nababan, Tohap Erikson Pasaribu, Siti Nurlailah, Tan Tie, Camat Sekupang, M Arman dan para Lurah di lingkungan kecamatan Sekupang.

Dalam RDP ini dibahas anggaran yang diajukan pihak kecamatan Sekupang untuk dimasukkan ke dalam APBD Tahun Aggaran 2020.

Camat Sekupang, M Arman menjelaskan bahwa untuk tahun 2020 anggaran yang diajukan sebesar Rp 24 milyar, anggaran tersebut lebih tinggi dari tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 18 milyar. Besarnya anggaran itu lantaran adanya kenaikan dari anggaran Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang tahun ini sebesar Rp 1,2  milyar per  kelurahan dan untuk tahun 2020 naiik menjadi Rp 1,5 milyar setiap kelurahan dan kecamatan Sekupang memiliki 7 kelurahan.

Arman menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan  pada tahun 2020 dianataranya : Pelayanan administrasi perkantoran ada 8 kegiatan untuk 7 kelurahan dan satu kecamatan , program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pengembangan kegiatan pengolahan persampahan, kegiatan peningkatan pemberdayan partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan ivent-ivent di kecamatan dan kelurahan., kemudian program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dan program dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia menjelaskan jumlah pegawai ASN di kecamatan Sekupang dan tujuh kelurahan jumlahnya sekita 90 an dan jumlah pegawai honorer sebanyak  28 orang.

“ Untuk di kecamatan Sekupang saja jumlah ASN dan pegawai honorer sebanyak 48 orang dan setiap kelurahan rata-rata pegawai honorer sebanyak 2 orang,” jelasnya.
Pada kesempatan itu Budi Mardiyanto menyarankan agar jumlah pegawai ASN dan honorernya serta kegiatan yang akan dilaksanakan diterapkan secara efesien dan efektif.

Hal senada dikatakan Utusan Sarumaha agar dalam pemakaian tenaga honorer yang dibutuhkan kwalitasnya bukan kwantitasnya. Kader partai Hanura ini menyoroti gaji honorer di Kelurahan dan Kecamatan yang masih dibawah UMK kota Batam.

“ Malu kita nanti pak perusahaan saja sudah memperkerjakan karyawannya dengan gaji sesuai UMK Kota Batam sementara pegawai honorer pemerintah gajinya dibawah UMK,” katanya.

Utusan Sarumaha menyarankan agar pegawai honorer jumlahnya dikurangi tetapi gajinya sesuai dengan UMK.

Sementara itu Safari Ramadhan menyarankan untuk kegiatan silahturahmi RT/RW dengan Walikota Batam dan kegiatan Jambore PKK untuk dievaluasi ulang lantaran tahun 2020 merupakan tahun politik yakni pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

Selain itu, Safari Ramadhan juga menyarankan untuk ATK dan fhoto  copy dibuat di kantor kecamatan saja.

Menyikapi hal tersebut, Camat Sekupang, M Arman menjelaskan untuk kegiatan Jambore PKK merupakan kegiatan yang terprogram dari pusat ke daerah .

“ Kami hanya peserta dan anggarannya juga tidak banyak, untuk tahun ini Jambore itu digelar bulan Agustus lalu dan untuk Jambore PKK tahun ini tingkat kota Batam kecamatan Sekupang berhasil meraih Juara I,” katanya.

“ Kecamatan Sekupang sudah mengikuti Jambore itu hingga ke tingkat Nasional. Untuk itu kami mohon pertimbangan dari Komisi I terkait kegiatan Jambore PKK ini,” tambahnya.

Terkait kegiatan silaturahmi dengan Walikota Batam, lanjut Arman,  kegiatan itu sudah dilaksanakan dari dulu dan kegiatan tersebut digelar setelah hari Raya Idul Fitri. (Pay)