Divis Humas Polri Gelar Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi Di Polda Kepri

BATAM, Infokepri.com – Mewakili Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga membuka Diskusi penyelesaian sengketa informasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Pasifik Kota Batam pada Rabu (27/11/2019).

Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK mengatakan untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis. Seperti yang tertera di Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Lebih lanjut beliau mengatakan diskusi yang diadakan hari ini sangat strategis untuk memantapkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Kepri dalam menyelesaikan setiap sengketa informasi yang terjadi, dan dapat lebih memahami kaidah serta tata cara penyelesaian sengketa informasi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Informasi Publik.

Sementara itu Kadiv Humas Polri dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno menyampaikan dalam menuju polisi yang profesional dan dipercaya masyarakat ada tiga hal kebijakan utama Kapolri yang sederhana yang perlu di fokuskan dalam program Promoter yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media.

 

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998, kebebasan menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat harus disampaikan dengan etika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat diharapkan mengetahui batasan - batasan yang bisa berdampak pada pelanggaran hukum yang diatur di dalam KUHP Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Polri sebagai badan publik wajib memberikan serta membuka akses bagi setiap pemohon Informasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Usai menyampaikan sambutannya, acar dilanjutkan dengan penyerahan plakat Divisi Humas Polri kepada Ketua Komisi Informasi Publik Prov Kepri sebagai wujud kerja sama yang sinergis dan dilanjutkan sesi foto bersama para peserta diskusi.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga, Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno beserta TIM, Ketua Komisi Informasi Publik Prov Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, para PPID Satker Polda Kepri, para Kabag Ops dan Kasubbag Humas Polres dan para Kapolsek jajaran Polresta Barelang.

(Humas Polda Kepri)