.jpg)
Demo Tunggal Kadin Batam, Berikut Tuntutannya
Senin, Januari 06, 2020
 |
| Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk |
Batam, Infokepri.com - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk menyampaikan para pengusaha resah seperti tidak ada pemerintah di daerah Batam ini, janji-janji ex officio selama 100 hari tidak terealisasikan. Senin, (06/01/2020)
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan orasi seorang diri, karena ketidak puasan atas kinerja ex officio selama menjabat di Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, di halaman Gedung BP Batam, Batam Centre - Batam.
Dalam orasinya, Ia melanjutkan, 100 hari kinerja exofficio tidak ada gebrakan yang signifikan, janji bebas UWT 200 meter lahan perumahan, dan saat ini justru menimbulkan ketidak pastian dalam berusaha.
"Untuk itu kami minta ex officio agar mundur dari jabatannya, memohon kepada Bapak Presiden Jokowi agar mencabut PP 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yang terlalu dipaksakan dengan memasukkan jabatan ex officio," teriaknya.
Berikut tuntutan demo tunggal, yang disampaikan oleh Ketua Kadin Batam:
100 hari ex Officio Kepala BP Batam tidak ada gebrakan yang signifikan, janji bebas UWTO 200 m lahan perumahan, dan saat ini justru menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha, untuk itu diminta untuk mundur !
Memohon kepada Presiden Jokowi agar mencabut PP 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas batam (K-PBPB/ Free Trade Zone ( FTZ) Batam di perkuat sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 46 tahun 2007, tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Batam selama jangka waktu 70 tahun, dan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Free Trade Zone (FTZ) di batalkan! Karena akan menurunkan daya saing Batam. AP
Dalam orasinya, Ia melanjutkan, 100 hari kinerja exofficio tidak ada gebrakan yang signifikan, janji bebas UWT 200 meter lahan perumahan, dan saat ini justru menimbulkan ketidak pastian dalam berusaha.
"Untuk itu kami minta ex officio agar mundur dari jabatannya, memohon kepada Bapak Presiden Jokowi agar mencabut PP 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yang terlalu dipaksakan dengan memasukkan jabatan ex officio," teriaknya.
Berikut tuntutan demo tunggal, yang disampaikan oleh Ketua Kadin Batam:
100 hari ex Officio Kepala BP Batam tidak ada gebrakan yang signifikan, janji bebas UWTO 200 m lahan perumahan, dan saat ini justru menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha, untuk itu diminta untuk mundur !
Memohon kepada Presiden Jokowi agar mencabut PP 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas batam (K-PBPB/ Free Trade Zone ( FTZ) Batam di perkuat sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 46 tahun 2007, tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Batam selama jangka waktu 70 tahun, dan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Free Trade Zone (FTZ) di batalkan! Karena akan menurunkan daya saing Batam. AP
