.jpg)
Sampaikan LKPJ TA 2019, Plt Gubernur Kepri : Pendapatan Daerah Terealisasi Sebesar 106 %
Senin, Mei 04, 2020
 |
| Plt Gubernur Kepri Isdianto (Fhoto : Istimewa) |
TANJUNGPINANG, Infokepri.com - Plt Gubernur Kepri, Isdianto memberi apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Kepri yang selalu memberikan dukungan kepada pemprov Kepri sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kepri TA 2019 dapat disampaikannya pada Rapat Paripurna.
Hal itu disampaikan Plt Gubernur Kepri Isdianto saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri melalui video conference dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kepri TA 2019 di Rupatama kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis.
“ Alhamdulillah kami dapat sampaikan LKPj TA 2019 ini yang merupalan kewajiban konstitusional,” kata Isdianto.
Plt Gubernur Kepri Isdianto mengatakan LKPj sendiri disusun berdasarkan RKPD Tahun 2019 yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2016-2019, dengan ruang lingkup dan formatnya mempedomani aturan Pemerintah Pusat. Dalam penyampaiannya ini dijelaskan Isdianto secara umum, sedangkan secara lengkapnya sudah tertera dalam dokumen LKPj.
Ia menjabarkan Realisasi APBD TA 2019 yang menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang mana masih bersifat tentativ karena harus di audit secara komperhensif oleh pihak BPK.
Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 3,713 triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,936 triliyun atau 106 % dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Belanja Daerah, sebesar Rp. 3,833 triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,654 triliyun atau 95,31 % dari target yang telah ditetapkan.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepri yang di targetkan pada tahun 2019 sebanyak 332 indikator dari 39 urusan.
“Dari persentase indikator kinerja RPJMD tersebut, dalam status sangat tinggi dan tinggi sebanyak 305 indikator atau 91,87 %,” lanjut Isdianto.
Terakhir, untuk Tugas Pembantuan (Pertanian dan PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,303 miliyar terealisasi sebesar Rp. 20,839 miliyar atau sebesar 89,41 %.
“Tugas pembantuan secara rinci dapat dilihat dalam dokumen LKPj yang telah kami sampaikan,” pungkas Isdianto. (Hms/Pay)
Hal itu disampaikan Plt Gubernur Kepri Isdianto saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri melalui video conference dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kepri TA 2019 di Rupatama kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis.
“ Alhamdulillah kami dapat sampaikan LKPj TA 2019 ini yang merupalan kewajiban konstitusional,” kata Isdianto.
Plt Gubernur Kepri Isdianto mengatakan LKPj sendiri disusun berdasarkan RKPD Tahun 2019 yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2016-2019, dengan ruang lingkup dan formatnya mempedomani aturan Pemerintah Pusat. Dalam penyampaiannya ini dijelaskan Isdianto secara umum, sedangkan secara lengkapnya sudah tertera dalam dokumen LKPj.
Ia menjabarkan Realisasi APBD TA 2019 yang menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang mana masih bersifat tentativ karena harus di audit secara komperhensif oleh pihak BPK.
Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 3,713 triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,936 triliyun atau 106 % dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Belanja Daerah, sebesar Rp. 3,833 triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,654 triliyun atau 95,31 % dari target yang telah ditetapkan.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepri yang di targetkan pada tahun 2019 sebanyak 332 indikator dari 39 urusan.
“Dari persentase indikator kinerja RPJMD tersebut, dalam status sangat tinggi dan tinggi sebanyak 305 indikator atau 91,87 %,” lanjut Isdianto.
Terakhir, untuk Tugas Pembantuan (Pertanian dan PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,303 miliyar terealisasi sebesar Rp. 20,839 miliyar atau sebesar 89,41 %.
“Tugas pembantuan secara rinci dapat dilihat dalam dokumen LKPj yang telah kami sampaikan,” pungkas Isdianto. (Hms/Pay)
