Bupati Natuna : Realisasi Pendapatan 2019 Sebesar Rp 1.227.391 Juta - Info Kepri

Info Kepri

Info Kepri

Search This Blog

Total Pageviews

Popular Posts

Follow by Email

Technology

Bupati Natuna : Realisasi Pendapatan 2019 Sebesar Rp 1.227.391 Juta

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Natuna tahun 2019.
Share it:
Bupati dan Ketua DPRD Bintan
NATUNA, Infokepri.com - Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Natuna tahun 2019. Selasa, (07/07/2020)

Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2019 melalui APBD Kabupaten Natuna secara keseluruhan telah dianggarkan belanja sebesar Rp.1.227.391.053.774,00, sedangkan realisasi penyerapan sebesar 90,55%, yakni Rp 1.111.409.674.258,30.

"Realisasi pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp.1.350.963.641.174.67, atau 102,83% dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp.131.724.680.536,01, Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp.153.479.191.137,36," terangnya.

Hal tersebut di sampaikannya pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, di hadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, dihadiri pula oleh Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Pimpinan OPD, FKPD, (30/6) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Natuna.

Bupati Bintan menjelaskan untuk laporan Realisasi APBD tahun 2019 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Kepualawan Riau, dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat WTP, lanjutnya merupakan kali ke lima secara keseluruhan atau kali ke tiga secara berturut-turut diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna, sejak tahun 2017.

Untuk prestasi tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada pemerintah Kabupaten Natuna. Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang.

Terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 dimana dalam penyusunan APBD, senantiasa berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, yang tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengeloaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akutabel. (Mc/AP)
Share it:

Infokepri

Natuna

Post A Comment: