Pemprov Kepri Akan Membangun Samsat Khusus Untuk Labuh Jangkar

  

BATAM, Infokepri.com – Pemprov Kepri akan mendirikan kantor Samsat Khusus untuk labuh jangkar. Kantor Samsat Khusus itu merupakan bagian dari rencana Plt Gubernur Kepri H Isdianto untuk kelancaran operasional kegiatan labuh jangkar di tiga zona yang telah disepakati.

"Tujuan kita mendirikan samsat untuk labuh jangkar ini  tidak lain untuk memberikan pelayanan secara terintegerasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, akuntabeel. Samsat ini nanti juga sebagai wadah bagi Kepri untuk memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktifitas yang terkait labuh jangkar," jelas Isdianto, Kamis (2/7/2020) di Nongsa Poin Marina Resort Batam, usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. 

Isdianto menyebutkan bahwa Samsat labuh jangkar tersebut  merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.

Ia menyebutkan pada samsat itu nanti akan dilaksanakan layanan satu atap untuk memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, Pusat Informasi, Pelayanan Keluhan, Pengaduan, termasuk nanti mengelola potensi-potensi lainnya, seperti nanti memenuhi kebutuhan air bersih untuk kapal, kebutuhan sembako untuk kapal, dan lainnya.

"Menjadi perhatian kita nanti adalah kesesuaian perizinan antara Pemerintah Pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerja sama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar," kata  Isdianto. 

Bahkan usai mengantar kepulangan Luhut, Isdianto langsung memimpin rapat lanjutan membahasa masalah ini. Rapat Koordinasi Pengelolaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepri juga Deputi 2 Kemenko Maritim, BUMD dan Para Operator di Hotel Radison Batam

Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Kabid Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou menambahkan penyelarasan yang dilakukan nanti juga  sampai pada jenis-jenis pungutan jasa antara PNBP Kemenhub dan retribusi daerah. 

"Pada prinsipnya kami dari Dishub Kepri sudah menyampaikan berbagai rancangan kepada Gubernur yang disesuaikan dengan arahan Menko Marves ( maritim investasi)," tambah Aziz. (Red)