.jpg)
Tarif Rapid Test Covid-19, "Ini Tidak Wajar dan Jangan Dijadikan Ajang Bisnis"
Sabtu, Juli 11, 2020
 |
| Thomas A.E |
BATAM, Infokepri.com - Beredarnya Surat Edaran (SE) No.HK.02.02/I/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test anti bodi yang di keluarkan oleh Kementrian Kesahatan sebesar Rp 150.000, mendapat keprihatinan dari pemerhati kebijakan Pemerintahan. Sabtu, (11/07/2020)
Ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki), Thomas A.E menyampaikan bahwa sangat perihatin, melihat kondisi sekarang perihal diterapkan biaya rapid test dalam perjalanan baik itu melalui pelabuhan dan bandara.
Sebelumnya, belum ada yang mengatur besaran tarif ini, dan surat edaran itu sebenarnya sudah terlanjur. "Kita harapkan ada keseragaman tarif di setiap Fasilitas Kesehatan dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan. Namun, lebih baik lagi masyarakat di bebaskan dari biaya rapid test ini," terangnya di Nagoya - Batam.
Dimasa sulit pandemi ini, menurutnya banyak masyarakat susah makan karena mereka di rumahkan, berhenti dari pekerjaan, dan kesulitan mencari kerja. Itu saja sudah luar biasa dampaknya bagi masyarakat, dengan berkurang hingga tidak adanya penghasilan yang didapatkan.
Sementara terkait rapid test ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.77 Triliun untuk pandemi Covid-19, belum lagi bantuan dari masyarakat, berikut pengusaha baik itu datang dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Harusnya dari awa-awal pemerintah pusat, Presiden melalui Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi hal itu. Masyarakat tidak perlu ada lagi mengeluarkan biaya- biaya tambahan, dalam perjalanan keluar dan masuk baik itu di pelabuhan dan bandara," terangnya.
Ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki), Thomas A.E menyampaikan bahwa sangat perihatin, melihat kondisi sekarang perihal diterapkan biaya rapid test dalam perjalanan baik itu melalui pelabuhan dan bandara.
Sebelumnya, belum ada yang mengatur besaran tarif ini, dan surat edaran itu sebenarnya sudah terlanjur. "Kita harapkan ada keseragaman tarif di setiap Fasilitas Kesehatan dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan. Namun, lebih baik lagi masyarakat di bebaskan dari biaya rapid test ini," terangnya di Nagoya - Batam.
Dimasa sulit pandemi ini, menurutnya banyak masyarakat susah makan karena mereka di rumahkan, berhenti dari pekerjaan, dan kesulitan mencari kerja. Itu saja sudah luar biasa dampaknya bagi masyarakat, dengan berkurang hingga tidak adanya penghasilan yang didapatkan.
Sementara terkait rapid test ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.77 Triliun untuk pandemi Covid-19, belum lagi bantuan dari masyarakat, berikut pengusaha baik itu datang dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Harusnya dari awa-awal pemerintah pusat, Presiden melalui Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi hal itu. Masyarakat tidak perlu ada lagi mengeluarkan biaya- biaya tambahan, dalam perjalanan keluar dan masuk baik itu di pelabuhan dan bandara," terangnya.
 |
| Bandara Hang Nadim Batam |
Ia menjelaskan, seolah-olah masyarakat dimanfaatkan dalam masa pandemi. Artinya tidak hanya biaya penanganan pasien Covid-19 positif, hingga meninggal yang begitu besar bisa di tanggung pemerintah, sementara biaya bisa dikatakan receh di bebani kepada masyarakat. Belum lagi harga normal temuan Ombudsman RI berkisar di Rp 70.000, sedangkan yang dikeluarkan oleh Kemenkes jauh lebih mahal.
Telah beredarnya SE tersebut beberapa hari yang lalu, harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan besaran tertinggi biaya rapid test Rp 150.000, seharusnya
dari awal sudah diterbitkan pemerintah pusat. Karena setiap masyarakat keluar dari Batam atau dari daerah lain ke Batam, mereka akan di bebani biaya tambahan lainnya.
Selain biayan tiket, yaitu rapid test yang besaran biayanya berfariatif, dimana setiap rumah sakit terdapat perbedaan besaran tarif mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 1000.000. Belum lagi, harga tiket penerbangan sekarang pada naik ke Pekan baru saja RP 485 ribu lebih, ke Medan Rp 1.400 ribu lebih. Ditambah lagi dengan biaya tersebut, serta yang mana sebelumnya rapid test memiliki masa berlaku selama 3 hari dan meskipun sekarang di perpanjang hingga 14 hari, tapi ketika ada permasalahan atau tidak jadi berangkat harus membuat ulang.
"Ini janganlah dijadikan suatu ajang bisnis bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, indikasi pengutuan liar. Kecemasan dan ketakutan masyarakat menjadi ajang bisnis. Ini tidak wajar dengan besaran anggaran di alokasian melalui APBN tidak ada untuk rapid test," tutup Thomas A.E.
Berikutnya, di tempat terpisah Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan TIK BP Batam, Suwarso menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum dapat memonitor karena pelakasaannya itu kan, pada unit terkait.
"Dalam hal ini, pihak Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun kita sudah menginformasikan pada sejumlah maskapai penerbangan untuk menerapkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Selaku pihak bandara, hanya memfasilitasi terkait Covid-19." terangnya di Batam Centre- Batam.
"Untuk rute dan penerbangan, pesawat kita itu normalnya 23 rute/tujuan penerbangan dan sekarang baru jalan kurang lebih 8 sampai 11 rute. Rata-rata perhari itu, terdapat 18 sampai 22 Flight/penerbangan domestik, dan normalnya bisa 48 - 52 penerbangan dengan tujuan terbanyak ke Jakarta saat ini," pungkasnya. (AP)
Telah beredarnya SE tersebut beberapa hari yang lalu, harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan besaran tertinggi biaya rapid test Rp 150.000, seharusnya
dari awal sudah diterbitkan pemerintah pusat. Karena setiap masyarakat keluar dari Batam atau dari daerah lain ke Batam, mereka akan di bebani biaya tambahan lainnya.
Selain biayan tiket, yaitu rapid test yang besaran biayanya berfariatif, dimana setiap rumah sakit terdapat perbedaan besaran tarif mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 1000.000. Belum lagi, harga tiket penerbangan sekarang pada naik ke Pekan baru saja RP 485 ribu lebih, ke Medan Rp 1.400 ribu lebih. Ditambah lagi dengan biaya tersebut, serta yang mana sebelumnya rapid test memiliki masa berlaku selama 3 hari dan meskipun sekarang di perpanjang hingga 14 hari, tapi ketika ada permasalahan atau tidak jadi berangkat harus membuat ulang.
"Ini janganlah dijadikan suatu ajang bisnis bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, indikasi pengutuan liar. Kecemasan dan ketakutan masyarakat menjadi ajang bisnis. Ini tidak wajar dengan besaran anggaran di alokasian melalui APBN tidak ada untuk rapid test," tutup Thomas A.E.
Berikutnya, di tempat terpisah Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan TIK BP Batam, Suwarso menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum dapat memonitor karena pelakasaannya itu kan, pada unit terkait.
"Dalam hal ini, pihak Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun kita sudah menginformasikan pada sejumlah maskapai penerbangan untuk menerapkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Selaku pihak bandara, hanya memfasilitasi terkait Covid-19." terangnya di Batam Centre- Batam.
"Untuk rute dan penerbangan, pesawat kita itu normalnya 23 rute/tujuan penerbangan dan sekarang baru jalan kurang lebih 8 sampai 11 rute. Rata-rata perhari itu, terdapat 18 sampai 22 Flight/penerbangan domestik, dan normalnya bisa 48 - 52 penerbangan dengan tujuan terbanyak ke Jakarta saat ini," pungkasnya. (AP)
