Dihadiri Ketua Komisi I DPRD Natuna, Plt Camat Bunguran Timur Membuka Musrenbang Kelurahan Bandarsyah

 

NATUNA, Infokepri.com - Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan Kelurahan Bandarsyah , Kecamatan Bunguran Timur, di Aula Serba Guna SMA N 1 Bunguran Timur, Jalan Pramuka - Ranai, Selasa (26/01/2021).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan, didampingi Lurah Bandarsyah Suhardi, dan dihadiri oleh Dinas Perkim, Dinas PU, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh masyarakat, dan sejumlah elemen masyarakat Kelurahan Bandarsyah.

Kegiatan ini terlaksana dengan mengutamakan protokol kesehatan. 

Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismunandar, dalam sambutannya menyampaikan, saat ini sejumlah Desa dan Kelurahan khususnya di Kabupaten Natuna tengah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dikatakannya, bahwa kehadirannya disini merupakan perwakilan dari lembaga DPRD Natuna, dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan mendengar langsung keluhan dan usulan-usulan warga terkait pembangunan di Kelurahan Bandarsyah.

Menurut Wan Aris, segala pokok-pokok pikiran ataupun usulan pembangunan akan dibahas terlebih dulu di Lembaga DPRD sebelum disahkan dalam anggaran tahun 2022.

“Saya hadir disini mewakili DPRD, apa-apa yang menjadi usulan bisa kita diskusikan terutama yang berkaitan dengan kami,"  ujarnya.

Wan Aris berharap masyarakat Kelurahan Bandarsyah dapat mengusulkan segela program pembangunan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kelurahan Bandarsyah itu sendiri.

“Kami di DPRD sudah bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat, kami juga siap mengawal dan memotivasi pembangunan masyarakat Kelurahan Bandarsyah,"  tambahnya.

Sementara Plt. Camat Bunguran Timur, Hamid Hasnan meminta masyarakat dapat bersabar jika ada usulan yang belum dapat terealisasi.

Hal tersebut dikatakannya, semata-mata karena keterbatasan anggaran terlebih ditengah pandemi Covid-19.

“Usulan haruslah yang bersifat prioritas, tidak semua usulan kita dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran," pungkasnya. (Nard).