.jpg)
Polemik Impor Beras, Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi
 |
| Anggota Ombudsman RI |
"Ombudsman meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Perum Bulog padaawal Mei," terangnya dalam konferensi pers daring, di Jakarta. Rabu, (24/03/2021)
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh Ombudsman RI, lanjutnya stok beras milik Perum Bulog per tanggal 14 Maret 2021 mencapai angka 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat stok beras yang berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama periode 2018-2019, dan yang berasal importasi di 2018. Sehingga, stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton, atau sekitar 20 % dari kebutuhan beras rata rata tiap bulan (2,5 juta ton).
Menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, per Februari 2021, stok beras yang ada di penggilingan padi sebesar 1 juta ton. Stok beras di LPM, 6,3 ribu Ton, Stok di PIBC sekitar 30,6 ribu ton, stok di Horeka sekitar 260,2 ribu ton, dan di rumah tangga sekitar 3,2 juta ton.
Merujuk angka sementara BPS pada tahun 2021, luas panen padi dari Januari hingga April 2021 mencapai 4,86 juta hektar dengan total potensi produktivitas padi pada subround Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG dan diperkirakan mempunyai potensi produksi beras pada Januari-April 2021 sebesar 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan produksi beras pada subround Januari-April 2020 sebesar 11,46 juta ton.
"Merujuk data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menilai bahwa stok beras nasional masih relatif aman, dan tidak memerlukan Impor dalam waktu dekat ini," katanya.
Ombudsman meminta Perum Bulog untuk meningkatkan serapan gabah dalam negeri. Dan juga menghimbau para pengusaha penggilingan untuk mempercepat giling gabah serta memastikan kualitas sesuai persyaratan pengadaan Perum Bulog.
Lanjunya, Ombudsman telah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak. "Temuan awal Ombudsman saat ini adalah kebijakan penyerapan beras oleh Perum Bulog, tidak diiringi dengan kebijakan penyalurannya. Hal ini berpotensi merugikan negara dan mematikan Perum Bulog, jelasnya.
Terkait adanya potensi maladministrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras, ia menyampaikan alternatif tindakan korektif yang akan didorong oleh Ombudsman adalah adanya early warning system dalam menentukan keputusan imprt beras berbasis scientific dan evidence, serta mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan hati hati.
Tak hanya itu, Ombudsman juga mencermati adanya potensi maladministrasi dalam manajemen stok beras akibat kebijakan yang tidak terintegrasi dari hulu-hilir. Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT).
Untuk kedua potensi maladministrasi tersebut, Ombudsman akan melaksanakan inisiatif atas prakarasa sendiri untuk pencegahan terjadinya maladministrasi dalam tata kelola kebijakan importasi dan stok beras.
"Dalam seminggu ke depan, kami akan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi terkait, dan selanjutnya akan mendalaminya ke lapangan untuk memperkuat data-data yang ada. Dalam polemik rencana impor beras ini, Ombudsman meminta pedagang untuk tidak melakukan upaya spekulasi dalam masa tunggu, karena Pemerintah bisa sewaktu waktu mengambil keputusan alternatif," pungkas Anggota Ombudsman RI. (AP)
