Kunker Ke Kecamatan Bunguran Barat, Bupati : Pemkab Natuna Akan Koordinasi ke KKP RI Terkait Masalah Nelayan Cantrang - Info Kepri

Info Kepri

Info Kepri

Search This Blog

Popular Posts

Follow by Email

Technology

Kunker Ke Kecamatan Bunguran Barat, Bupati : Pemkab Natuna Akan Koordinasi ke KKP RI Terkait Masalah Nelayan Cantrang

Kunker Ke Kecamatan Bunguran Barat, Bupati : Pemkab Natuna Akan Koordinasi ke KKP RI Terkait Masalah Nelayan Cantrang
Share it:

 Kunker Ke Kecamatan Bunguran Barat, Bupati : Pemkab Natuna Akan Koordinasi ke KKP RI Terkait Masalah Nelayan Cantrang

NATUNA, Infokepri.com - Dalam kunjungan kerja Bupati Natuna ke Kecamatan Bunguran Barat, Wan Siswandi menyempatkan diri menjumpai beberapa orang nelayan untuk mendengar keluhan dan persoalan yang tengah mereka hadapi, Senin (28/06/221).

Dengan duduk santai di dapur warung kedai kopi di Pelabuhan Sedanau, Wan Siswandi mendengar berbagai persoalan dan keinginan mereka terutama keberadaan nelayan cantrang di perairan Natuna.

Menurut salah seorang nelayan, Abu dirinya bersama aliansi nelayan Natuna lainnya, sudah pernah menyampaikan persoalan ini kepada Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda beberapa waktu lalu. Namun dirinya ingin mendengar tindak lanjut masalah ini kepada Wan Siswandi.

"Untuk masalah ini, saya percayakan penuh kepada Pak Rodhial, biarpun begitu saya juga tidak lepas tangan. Baik Pak Rodhial maupun saya, itu sama saja, karena kami selalu bersama-sama menjalankan tugas memimpin daerah ini," ungkap Wan Siswandi.

Wan Siswandi Menegaskan, meski Pemerintah Kabupaten tidak memiliki hak atau mengurus laut, tapi masalah cantrang ini Pemerintah Daerah sudah memutuskan akan mengadakan koordinasi serius kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI agar mau mendengar keluhan masyarakat Nelayan Natuna.

"Pak Rodhial sudah bilang, kalau pihak kementerian belum bisa hadir ke Natuna berjumpa dengan nelayan, maka Pemerintah Daerah Natuna akan membawa perwakilan nelayan ke Jakarta berjumpa langsung dengan pihak KKP," terang Wan Siswandi.

Terkait masalah rumpun, Wan Siswandi menegaskan bahwa rencana pengadaan rumpun ikan sudah menjadi janji politik mereka, mau tidak mau hal tersebut harus dilaksanakan.

"Kami sudah sepakat, bahwa Pemerintah Daerah tidak akan memberikan uang untuk membuat rumpun, tapi kita akan langsung membuatkan rumpun," ungkapnya kembali.

Kalau rumpun sudah selesai dibuat oleh pemerintah, kata Wan Siswandi, maka Pemerintah Natuna akan meminta pihak KKP, Bakamla serta pihak terkait lainya untuk menjaga rumpuh-rumpun yang telah dibuat untuk nelayan.

"Kalau harga rumpun satu unit menghabiskan anggaran 10 juta, dengan anggaran Rp 2 milyar dapat membuat 200 unit rumpun. Nah rumpun-rumpun inilah yang akan kita buat perisai untuk menjaga lokasi nelayan lokal kita untuk mencari ikan," tegasnya.

Keberadaan ilegal fhising dan nelayan cantrang, membuat penghasilan masyarakat nelayan Natuna menjadi jauh berkurang, dan nelayan percayakan permasalahan ini kepada Bupati dan Wakil Bupati Natuna. (Nard).


Share it:

.

Natuna

Post A Comment: