Perkembangan Covid-19 di Kepri, Ini Kata Jubir Tim Percepatan dan Penanganan

Kadinkes Kepri

TANJUNG PINANG, Infokepri.com - Juru bicara (Jubir) Tim Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kepulauan Riau (Kepri), Tjetjep Yudiana menyampaikan bahwa Pemprov Kepri, bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota, TNI, Polri, Forkopimda serta organisasi kemasyarakatan, sejak awal sudah membangun komitmen ingin membentuk kekebalan Kekebalan kelompok/herd imunity secara collective di Kepri.

"Bersama TNI, Polri, Forkopimda serta Pemerintah Kabupaten dan Kota kita sudah melakukan semua upaya untuk menekan perkembangan Covid-19 di Kepri," katanya yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, (5/8/21).

Secara rinci, upaya yang sudah dilakukan Pemprov Kepri, melanjutkan program pemerintah pusat dalam  menekan penyebaran Covid-19 di Kepri diawali dengan program vaksinasi.  Sebelumnya, vaksinasi untuk Nakes dan dokter, dilanjutkan TNI dan Polri, kemudian kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai dilingkungan FKPD dan masyarakat umum.

Lanjutnya, guna menggesa agar bisa segera dibuka kembali objek-objek wisata yang berada di Batam dan Bintan, lalu Gubernur meminta kepada Pemerintah pusat untuk mengirim tambahan vaksin untuk para petugas pariwisata yang ada di Batam dan Bintan.

"Program vaksin di Kepri berjalan sesuai rencana. Semua elemen masyarakat sudah kita berikan vaksin. Dan terbukti program vaksinasi Kepri terbaik ke-3 setelah Bali dan DKI Jakarta," terangnya.

Sambungnya, termasuk pemberian vaksin kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta para remaja dengan batas usia 12-17 tahun yang pencanangannya dilakukan Gubernur di Kabupaten Natuna."Hari ini kita melanjutkan pemberian vaksin kepada para pra Lansia dan Lansia. Vaksinasi ini kita pusatkan di kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, di Senggarang," terangnya lagi.

Meskipun sudah banyak masyarakat yang di vaksin, ia menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi Protokol kesehatan (Prokes), dan Pemprov Kepri juga tak henti-henti bersosialisasi tentang Prokes ketat melalui berbagai media, hingga sosialisasi dalam berbagai kesempatan tatap muka.

Selanjutnya, ia menjelaskan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kepri, diterapkan di Batam dan Tanjung Pinang. Diawali dengan PPKM Darurat yang berlangsung 12-20 Juli.  Kemudian diperpanjang lagi dengan status berubah menjadi PPKM Level 4 yang berlangsung 20 Juli-02 Agustus. Dan masih dengan status PPKM Level 4 diperpanjang lagi dari 2-9 Agustus.

"PPKM merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri, juga dilakukan oleh Pemrov Kepri dan bahkan berlangsung hingga hari ini (Kamis, 5/8). Sesuai arahan Pemerintah Pusat, kita all out. Semua cara kita lakukan demi menekan angka penyebaran Covid-19 di Kepri. Jika tidak begini, Pemprov sulit mengerjakan program kerja lainnya," katanya

Sambungya lagi, meski banyak sekali masyarakat yang mendesak agar PPKM dihentikan. Namun, bagaimanapun juga Gubernur dan Walikota/Bupati sudah tentu wajib mensinergikan kebijakan yang telah diatur Pemerintah Pusat berdasarkan Inmendagri nomor 27/2021 tersebut dengan menetapkan parameter yaitu, jumlah kasus baru, kasus yang dirawat dan kematian kasus.

Dalam dua kali perpanjangan PPKM, lanjutnya baik di Batam maupun di Tanjung Pinang secara nyata telah dapat menekan masing-masing sekitar 50 persen. Di Tanjung Pinang, sebelum PPKM rata-rata  harian jumlah kasus baru mencapai sekitar 1000 kasus/minggu, setelah PPKM menjadi sekitar hanya 500 kasus.

"Namun, penurunan kasus tersebut belum cukup untuk kita keluar dari level 4, yang mengisyaratkan rata-rata kasus perminggu di Tanjung Pinang tidak boleh melebihi 300 kasus. Dan untuk itulah Satgas Covid-19 banyak dibentuk hingga tingkat RT agar sosialisasi informasi 3 M dapat dilakukan secara masif dan penelusuran kontak erat dengan kasus baru dapat terlacak, kemudian dilakukan test, dapat dikarantina, sehingga terkendali," terangnya.

Selama PPKM berlangsung, lanjutnya lagi Pemprov Kepri bekerjasama dengan Perum Bulog memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu, berkoordinasi juga dengan Kementrian BUMN, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial serta Pemerintah Kabupaten dan Kota menangani bantuan kebutuhan hidup dasar masyarakat terdampak langsung dalam masa PPKM Darurat hingga PPKM Level 4.

Beberapa stimulan dilakukan Pemprov Kepri untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di Kepri. Diantaranya dengan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berikan per triwulan secara tepat waktu serta program lain seperti merangkul pihak Bank agar mempermudah dalam akses melakukan transaksi pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Semua bentuk ikhtiar saya rasa sudah dilakukan oleh Gubernur bersama jajarannya. Kita tinggal menunggu hasilnya. Semoga semua berjalan lancar, Covid-19 bisa teratasi dan program membangkitkan ekonomi bisa segera dimulai," pungaksnya. (AP)