Torang Bisa, Program Prioritas Nasional Pemerintah Bangun SDM di Papua

Wapres RI (tengah)

NASIONAL, Infokepri.com - Salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah, membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini, pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat, menjadi provinsi yang lebih maju.

 

"Kami pemerintah pusat bertekad. Kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain," tegasnya.

 

Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin dalam pertemuan dengan para Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, Manokwari, Papua Barat, (15/10/21).

 

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa masyarakat Papua memiliki talenta yang bagus sebagaimana semboyan “Torang Bisa”, sehingga mewujudkan Papua yang lebih maju sangat mungkin untuk dilakukan.

 

"Torang bisa ini, kita inginkan tidak hanya menjadi semboyan, tapi akan terbukti melalui upaya pendidikan, pengembangan, dan juga pelatihan," tegasnya lagi.

 

"Hal ini sesuai dengan program nasional kita, bagaimana kita membangun SDM yang berkualitas, sehat, produktif, yang bisa memberikan manfaat dan memiliki daya saing, dan mempunyai semangat berkompetisi. Ini yang akan terus kita bangun," terangnya. 

 

Pada kesempatan itu, berdasarkan informasi yang diterima Wapres RI, bahwa sedang dikembangkan pendidikan dan pembangunan gedung gereja baru, karena sudah tidak muat lagi, dan juga sekolah yang ada masih menumpang di tempat lain, karena banyak terdapat jumlah peserta didik/murid.

 

"Nanti pemerintah akan mengambil peran," katanya didampingi mendampingi Wapres pada kesempatan ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

 

Pemerintah akan terus membangun SDM Indonesia sehingga dapat berkompetisi dan bersaing dengan negara lain. Untuk itu, Wapres mengapresiasi berbagai lembaga kemasyarakatan, termasuk Majelis-Majelis Agama yang turut membantu mengembangkan pendidikan di Papua Barat.

 

Dalam kesempatan itu juga, Wapres meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan, untuk mengembangkan program pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.

 

"Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatan [pendidikan] terus digembleng, sehingga melahirkan SDM yang unggul,"  jelasnya.

 

Lanjut Wapres, dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen.

 

Diharapkan hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik."Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP)," tegasnya.

 

Foto Bersama

Selain masalah pendidikan, Wapres juga mengapresiasi kerukunan antar umat beragama yang terjalin sangat baik di Papua Barat.

 

"Saya menyampaikan apresiasi bahwa kerukunan antarumat beragama di Papua Barat ini baik sekali dan ini saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain," katanya.

 

Menurut Wapres, baiknya kerukunan umat beragama di Papua Barat ini berkat kepemimpinan kepala daerah, serta sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar tokoh agama dan tokoh adat di wilayah tersebut."Hal itu merupakan modal utama di dalam kita membangun bangsa dan negara," katanya lagi.

 

Wapres menegaskan, kerukunan antarumat beragama sebagai bagian dari kerukunan nasional merupakan sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kerukunan nasional terganggu, maka akan menyebabkan konflik yang dapat menghambat negara dalam membangun dan menyejahterakan warga negaranya.

 

"Karena itu kita terus upayakan semaksimal mungkin, karena memang kerukunan Indonesia, persatuan Indonesia, dan kerukunan nasional ini merupakan sendi utama bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita jaga," pungkasnya.

 

Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari, Ketua Klasis Manokwari, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Papua (PGGP) Papua Barat, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat, serta sejumlah Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat. (Setkab/rdk)