DPRD Kepri Diminta Segera Bentuk Pansus untuk Menyelidiki Mafia Pembebasan Lahan Hutan Lindung di Bintan

Kepala Bagian Umum dan Humas Protokol Setwan DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo (Kiri) Menerima Aspirasi Petani Bintan Untuk Disampaikan kepada Ketua Komisi I DPRD Kepri (3/11/2021) (Fhoto : Ist)

TANJUNGPINANG, Infokepri.com – Anggota Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Muhammad Syukur mengharapkan DPRD Provinsi Kepri segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki mafia pembebasan lahan hutan lindung di Kabupaten Bintan.

Ia menyebut tuntutan itu merupakan aspirasi dari ratusan petani di Bintan yang menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang pada Rabu (3/11/2021) lalu.

Beliau menyebut aspirasi para petani itu disampaikan mereka kepada Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Boby Jayanto yang diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Humas Protokol Setwan DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo.

Aspirasi itu disampaikan kepada Isnaini Bayu Wibowo sesuai persetujuan dari Bobby Jayanto lantaran saat para petani menggelar aksi damai beliau sedang ada agenda di luar kota.
 
Adapun aspirasi yang disampaikan petani Bintan itu kepada anggota DPRD Kepri diantaranya :

• Meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.
• Meminta DPRD Kepri mendukung penuh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mendesak Sofyan Jalil mundur dari jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN lantaran dinilai selama 7 tahun menjabat tidak mampu menyelesaikan urusan pengambilan tanah terlantar perusahaan kepada negara.
• Meminta DPRD Kepri menyatakan sikap mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil karena diduga beliau merupakan bagian dari mafia tanah.
• Meminta DPRD Kepri menyatakan sikap mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil karena dianggap membangkang perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.
• Meminta DPRD kepri BPKH XII dan DLH Kepri mencabut patok dan plang kleam penguasaan oleh PT. BMW diatas hutan lindung milik negara yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk bertani khususnya di wilayah Lome, Desa Toapaya Utara dan Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan.
• Meminta DPRD kepri mendesak Kementrian ATR/BPN agar mencopot Kepala Kanwil BPN Kepri dan Kepala BPN Bintan karena diduga mereka merupakan bagian dari mafia tanah yang dengan sengaja tidak menjalankan fungsi pengawasannya sebagai pihak yang berwenang untuk pencabutan izin HGU/HGB Perusahaan yang menelantarkan tanahnya Kepada negara. (PN/Pras)