Konsul Malaysia Temui Gubernur Kepri, Ini yang Dibahas

Konsul Malaysia dan Gubernur Kepri

KEPRI, Infokepri.com - Pemerintah Diraja Malaysia datang berkunjung/silaturahmi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), guna memperkuat hubungan antar kedua pihak.

Pada kunjungan tersebut, Konsulat Malaysia dipimpin oleh Konsul Malaysia di Pekanbaru, didampingi Konsul Muda Pentadbiran, Konsul Muda Imigresen, Penolong Atase Imigresen, dan Pembantu Konsul Kepada Konsil.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kepri, didampingi Asisten II, Staf Khusus, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Pemprov Kepri, di ruang kerjanya di Dompak, Tanjung Pinang - Kepri, (4/11).

Pada pertemuan, Gubernur Kepri, H.Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Malaysia merupakan saudara serumpun dan saudara tua masyarakat Kepri.

"Selama ini, kita sudah banyak menjalin hubungan emosional dan kerjasama dengan pemerintah Malaysia," ungkapnya.

Malaysia saat ini, lanjutnya menjadi tujuan ekspor alumina yang diproduksi PT Bintan Alumina Indonesia di KEK Galang Batang.

"Jadi memang Malaysia memiliki potensi pasar yang besar untuk Kepri, harapan kita hubungan antara Kepri dan Malaysia bisa terus diperkuat," terangnya.

Suasana Pertemuan

Terkait kunjungan, Konsul Malaysia di Pekanbaru, Wan Nurshima binti Jusoh mengatakan bahwa hubungan timbal balik antara Malaysia dan Kepri sudah sangat berjalan baik.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemerintah Indonesia bisa membuka akses bagi warga Malaysia untuk berlibur ke Kepri. Dan selain itu, juga meminta bantuan kepada Pemprov Kepri memberikan vaksin kepada warga Malaysia, yang ada di Kepri.

Menurutnya, masih ada beberapa warga Malaysia yang kesulitan mendapatkan suntikan vaksin.

Menanggapi hal itu, Gubernur masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait kebijakan pembukaan akses perbatasan di Kepri.

"Saat ini, kita masih terus berusaha menjaga tren penurunan pandemi Covid-19 di Kepri, bisa terus melandai. Agar pemerintah pusat bisa yakin untuk memberikan izin ke kita," jelasnya.

Terkait Vaksinasi bagi Warga Malaysia di Kepri. "Nanti, kita akan menyurati Kementerian Kesehatan, karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat," terangnya. (rdk/AP)