Lurah Sei Lekop Bantah Pembangunan Melalui Program KOTAKU Dienam RW Tidak Tepat Sasaran

 

Semenisasi Jalan dan Draenase Melalui Program KOTAKU di Sebelah Kanan Perumahan Basima Residance RT 4 RW 11 dan Disebelah Kiri Kavling Shangrilla RT 8 RW 6 (3/11/2021) (Fhoto : Posman)

BATAM, Infokepri.com – Masyarakat Sei Lekop meragukan kinerja Lurah Sei Lekop dalam melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pasalnya pelaksanaan Program KOTAKU yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Kelurahan Sei Lekop dinilai sejumlah pihak banyak yang tidak tepat sasaran.

Padahal sesuai lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kelurahan /Desa sebagai Nahkoda untuk memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor.

Program KOTAKU di Kelurahan Sei Lekop dianggarkan sebesar Rp 12 miliar,-. Salah satu Program KOTAKU di Kelurahan Sei Lekop dilaksanakan di Kawasan bisnis perumahan developer Basima Residence di RT 04/RW 11. Melalui Program KOTAKU di Perumahan Basima Residence dibangun jalan dan draenase, padahal perumahan ini tidak termaksuk kawasan kumuh. Pembangunan jalan dan draenase tersebut seharusnya tanggung jawab dari pihak developer.

Tidak ada indicator yang menjelaskan bahwa perumahan Basima Residence tersebut masuk kawasan kumuh, baik dari padatnya pemukiman maupun padatnya penduduk.

"Seharusnya jalan di depan Perumahan Basima itu dibangun oleh developer kenapa dibangun melalui program KOTAKU,” kata salah seorang warga Kecamatan Sagulung berinisial Za.

Menyikapi akan hal tersebut Lurah Sei Lekop Lanaja saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/11/2021) mengatakan yang menentukan wilayah untuk dibangun melalui program KOTAKU adalah Tim Survei dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam (Dinas Perakimtan) Kota Batam bersama pihak Kementerian PUPR RI dan pihak Kelurahan Sei Lekop didampingi RT/RW.

“ Sebelum dilakukan survey seluruh RT dari 13 RW yang ada di Kelurahan Sei Lekop mengajukan profosal apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing,” katanya.

Lurah Sei Lekop Lanaja (Fhoto : Posman)

 

Setelah itu, katanya, tim survey turun untuk menilai wilayah mana yang layak dibangun melalui program KOTAKU. Berdasarkan survey oleh Dinas Perakimtan  Kota Batam memutuskan ada 6 RW yang layak untuk dibangun melalui program KOTAKU yakni RW 3, RW 6, RW 7, RW 10, RW 11 dan RW 13

“ Ke 6 RW yang dibangun melalui program KOTAKU itu merupakan daerah kumuh ,” katanya.

Terkait pembangunan jalan dan draenase di depan Perumahan Basima Residance yang berhadapan dengan Kavling Shangrilla, Lurah Lanaja mengatakan jalan itu merupakan jalan penghubung. Ia mengatakan perumahan Basima Residance dan Kavling Shangrilla satu Penetapan Lokasi (PL).

“ Jalan yang dibangun di depan perumahan Basima itu merupakan jalan penghubung yang dibutuhkan masyarakat,  Pemerintah harus bertanggungjawab membangunnya,” katanya.

Terkait pembangunan draenase di depan Perumahan Basima Residence yang biasanya tanggungjawab dari pengembang, Lurah Lanaja mengatakan agar mempertanyakannya kepada konsultan dan Dinas Perakimtan Kota Batam.  

Namun ia menyebut pembangunan dengan program KOTAKU itu dibangun dengan skala kawasan berbeda dengan pembangunan jalan melalui program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

“ Jika pembangunan dengan program PIK disalah satu RW bisa loncat-loncat, misalnya di RT A jalannya masih bagus bisa dialihkan ke RT yang lain di wilayah RW yang sama namun pada pembangunan program KOTAKU tidak bisa dilakukan seperti itu lantaran dilakukan dengan skala Kawasan yang masuk plane semuanya dibangun,” katanya.     (Pay)