Sekitar 13.700 Nelayan Tradisional Tidak Melaut, Berikut Harapan ketua KNTI Bintan

Nelayan Tradisional Kepri (Pic by Diskominfo Kepri)

BINTAN, Infokepri.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan belasan ribu nelayan tradisional di daerah tersebut mengalami masa paceklik saat musim angin utara karena tidak dapat melaut.

Ketua KNTI Bintan, Syukur Haryanto mengatakan bahwa memasuki musim angin utara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, produktivitas nelayan menurun saat musim angin utara, karena gelombang laut tinggi, arus laut kuat, angin kencang, dan kerap hujan.

"Ada sekitar 13.700 nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca buruk selama musim angin utara," trangnya, (4/11).

Lanjutnya, musim angin utara diperkirakan berakhir pada Februari 2022. Selama musim angin utara, nelayan tradisional di Bintan, terutama yang hanya mengandalkan perahu berukuran relatif kecil, terpaksa bekerja di darat.

"Ketika tidak melaut, nelayan memperbaiki perahu dan alat tangkap ikan. Sebagian dari mereka juga mencari pekerjaan di darat untuk menyambung hidup. Banyak nelayan yang terpaksa berhutang dengan tauke ikan untuk menyambung hidup keluarganya. Ini kondisi yang kerap terjadi," ungkapnya.

Permasalahan sosial dan ekonomi keluarga nelayan, menurutnya dapat diatasi oleh pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan. Program tersebut, seperti pelatihan untuk memproduksi berbagai makanan kemasan dengan bahan utama ikan, udang, cumi dan kepiting.

Kemudian pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi makanan kemasan yang diperkirakan disukai masyarakat. "Juga dapat membantu dalam bentuk pinjaman dengan bunga lunak," katanya.

Lanjutnya lagi, program pemberdayaan ekonomi pesisir semestinya ditujukan kepada nelayan, bukan kepada kelompok usaha yang sudah mapan. Pemerintah juga dapat memberdayakan istri nelayan agar lebih produktif, terutama saat masa paceklik.

"Saya pikir program pemberdayaan nelayan ini perlu menjadi atensi pemerintah, terutama Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri," tutup Ketua KNTI Bintan. (rdk)