.jpg)
Pimpin RDP, Ketua Komisi II DPRD Natuna Minta Penyalur Dimamfaatkan untuk Mengadakan SPBU
Senin, Februari 14, 2022
 |
| Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki SH Saat Memimpin RDP terkait Harga Pertalite di Ruang Banggar Sekretariat DPRD Natuna, Senin (14/02/2022) (Fhoto : Ist) |
NATUNA, Infokepri.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Natuna, melalui Komisi II, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Branch Manager Pertamina Rayon I Kepri dan Depot Pertamina Ranai, di Ruang Badan Anggaran ( Banggar) Sekretariat DPRD Natuna, Senin (14/02/2022).
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH, dan dihadiri, Wakil Ketua Komisi II Hendri FN, Sekretaris Komisi II Azi dan Anggota Komisi II Syaifullah, Asisten I Setda Kabupaten Natuna Basri, Kabag Ekonomi Setda Natuna Wan Syazali, Sekretaris Dinas Perhubungan Natuna Romi R Novir, Branch Manager Rayon I Kepri PT Pertamina Reiza Pradipta Makruf.
Pemanggilan terhadap pihak Pertamina tersebut dilatarbelakangi adanya keluhan masyarakat akibat tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) disejumlah kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten Natuna.
Salah satu BBM yang menjadi keluhan masyarakat adalah pertalite, dimana untuk di Provinsi Kepri harga pertalite satu harga dibandrol dengan Rp 8 ribu perliter, namun untuk di Kecamatan Bunguran Barat (khususnya Pulau Sedanau), Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Serasan, Midai dan Subi pertalite dibanderol Rp 9,5 ribu hingga Rp 10 ribu perliter.
Marzuki S.H selaku Ketua Komisi II DPRD Natuna menyampaikan, tingginya harga pertalite di sejumlah kecamatan tersebut diakibatkan adanya ongkos angkutan khusus untuk BBM sampai kepada sub penyalur.
“Pihak Pertamina hanya bisa menjamin pertalite sampai pada penyalur namun tidak ke sub penyalur, dari penyalur ke sub penyalur terdapat ongkos angkut BBM sehingga harga pun lebih tinggi,” kata Marzuki.
Ia menerangkan hal tersebut hanya terjadi di kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Natuna.
Marzuki menjelaskan data yang diperoleh dari Kabag Ekonomi Setda Natuna, bahwa di Kabupaten Natuna terdapat 11 penyalur yang sudah eksis dan 2 penyalur masih mengurus perizinan.
“Kesebelas penyalur ini sudah tersebar di setiap pulau di Kabupaten Natuna,” jelasnya.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH, dan dihadiri, Wakil Ketua Komisi II Hendri FN, Sekretaris Komisi II Azi dan Anggota Komisi II Syaifullah, Asisten I Setda Kabupaten Natuna Basri, Kabag Ekonomi Setda Natuna Wan Syazali, Sekretaris Dinas Perhubungan Natuna Romi R Novir, Branch Manager Rayon I Kepri PT Pertamina Reiza Pradipta Makruf.
Pemanggilan terhadap pihak Pertamina tersebut dilatarbelakangi adanya keluhan masyarakat akibat tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) disejumlah kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten Natuna.
Salah satu BBM yang menjadi keluhan masyarakat adalah pertalite, dimana untuk di Provinsi Kepri harga pertalite satu harga dibandrol dengan Rp 8 ribu perliter, namun untuk di Kecamatan Bunguran Barat (khususnya Pulau Sedanau), Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Serasan, Midai dan Subi pertalite dibanderol Rp 9,5 ribu hingga Rp 10 ribu perliter.
Marzuki S.H selaku Ketua Komisi II DPRD Natuna menyampaikan, tingginya harga pertalite di sejumlah kecamatan tersebut diakibatkan adanya ongkos angkutan khusus untuk BBM sampai kepada sub penyalur.
“Pihak Pertamina hanya bisa menjamin pertalite sampai pada penyalur namun tidak ke sub penyalur, dari penyalur ke sub penyalur terdapat ongkos angkut BBM sehingga harga pun lebih tinggi,” kata Marzuki.
Ia menerangkan hal tersebut hanya terjadi di kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Natuna.
Marzuki menjelaskan data yang diperoleh dari Kabag Ekonomi Setda Natuna, bahwa di Kabupaten Natuna terdapat 11 penyalur yang sudah eksis dan 2 penyalur masih mengurus perizinan.
“Kesebelas penyalur ini sudah tersebar di setiap pulau di Kabupaten Natuna,” jelasnya.
Agar seluruh masyarakat Natuna bisa menikmati BBM satu harga khususnya Pertalite Rp 8 ribu perliter, Ketua Komisi II mendorong penyalur yang ada saat ini bisa dimanfaatkan untuk mengadakan minimal SPBU atau Pertamini di setiap ibu kota kecamatan, sehingga harga Pertalite Rp 8 ribu perliter bisa dinikmati seluruh masyarakat Natuna tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten.“Makanya tadi kita menyampaikan supaya dikaji ulang tentang penyalur, paling tidak bisa membuat harga yang sama dengan membuat SPBU atau Pertamini di setiap ibukota kecamatan, itu yang kita dorong,” tuturnya.
Sementara Branch Manager Rayon I Kepri PT Pertamina, Reiza Pradipta Makruf menyampaikan, bahwa belum ada kepastian untuk penyalur mengadakan SPBU atau Pertamini disetiap ibukota kecamatan.
“Nanti kami akan menindaklanjuti bersama pemerintah, terkait penyalur mengadakan Pertamini disetiap ibukota kecamatan, mudah-mudahan nantinya seluruh masyarakat Natuna bisa merasakan Pertalite satu harga Rp 8 ribu perliter,” terangnya. (nard).
