Sertifikasi Tanah Terbanyak 2021, Walikota Tebing Tinggi Terima Penghargaan dari KPK RI - Info Kepri -->
Trending News
Loading...
Sertifikasi Tanah Terbanyak 2021, Walikota Tebing Tinggi Terima Penghargaan dari KPK RI

Sertifikasi Tanah Terbanyak 2021, Walikota Tebing Tinggi Terima Penghargaan dari KPK RI

Sertifikasi Tanah Terbanyak 2021, Walikota Tebing Tinggi Terima Penghargaan dari KPK RI
Suasana Kegiatan

TEBING TINGGI, Infokepri.com - Walikota Tebing Tinggi, Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan M.M menerima pengahargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sertifikasi tanah pemerintah daerah terbanyak tahun 2021.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan diterima langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, didampingi Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP dan Inspektur Kota Kamlan Mursyid.

Penyerahan berlangsung, pada rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pemerintah daerah se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan - Sumut. Rabu, (23/02/2022)

Penghargaan tersebut diberikan KPK kepada Pemko Tebing Tinggi sebagai bentuk apresiasi program pemberantasan korupsi terintegritas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Suasana Serah Terima Penghargaan
Sementara itu, Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi IPK atau MCP tertinggi tahun 2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15% dari tahun 2020 yang mencapai 88,54%.

Pada kegiatan, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan bahwa MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi.

Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.

"Standar kami itu 80% skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu," terangnya.

Suasana Kegiatan
Sambungnya, MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Dengan baiknya nilai MCP, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik, juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.

Tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. "Kuncinya komitmen, anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” pungkas Wakil Ketua KPK.

Hadir dan mengikuti rapat tersebut, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Bupati dan Walikota se-Sumut secara daring dan Luring, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun. (rdk)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

>

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel