Dinas PUTR Terus Melakukan Upaya Pengendalian Banjir dan Pemanfaatan Air Baku di Pusat Kota Lingga - Info Kepri -->
Trending News
Loading...
 Dinas PUTR Terus Melakukan Upaya Pengendalian Banjir dan Pemanfaatan Air Baku di Pusat Kota Lingga

Dinas PUTR Terus Melakukan Upaya Pengendalian Banjir dan Pemanfaatan Air Baku di Pusat Kota Lingga

Dinas PUTR Terus Melakukan Upaya Pengendalian Banjir dan Pemanfaatan Air Baku di Pusat Kota Lingga
Kabid SDA Dinas PUTR Kabupaten Lingga, Ardee bersama Staf dan Camat Meninjau Rencana Pembangunan Drainase di Pasar Dabo Singkep, Jumat (1/4/2022) (Fhoto : Syafrudin).

LINGGA, Infokepri.com – Di bawah kepemimpinan Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy,  Kabupaten Lingga terus gencar melakukan pembangunan.
Program-program kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai digenjot dijadikan skala prioritas sesuai harapan masyarakat. 

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan layananan sekaligus mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bahkan, selain membuka diri dengan pengaduan, kedua pasangan tersebut juga kerap turun ke lapangan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik.

Bupati M Nizar juga memerintahkan seluruh OPD untuk turun ke lapangan untuk menyempurnakan program-program yang dilaksanakan OPD tersebut.

Demikian juga halnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga selalu turun meninjau proyek yang sedang mereka bangun.

Seperti yang dilakukan Plt Kadis PU Lingga, Novrizal melalui Kabid SDA, Ardee pada Jumat (1/4/2022) lalu bersama stafnya turun meninjau langsung rencana pembangunan drainase di Pasar Dabo Singkep.

Dinas PUTR Kabupaten Lingga Meninjau Rencana Pembangunan Draenase di Pasar Dabo Singkep,Jumat (1/4/2022) (Fhoto : Istimewa)

Pembangunan draenase itu merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, air bersih harus terus dijaga. Bukan perkara mudah memastikan ketersediaan air bersih dan baku di kota besar seperti di Kabupaten Lingga, butuh upaya konkret pemerintah daerah agar kebutuhan air bagi warga desa/kota bisa terfasilitasi.

Pembangunan draenae itu merupakan bukti tindakan nyata dari kepemimpinan Nizar- Neko untuk memperluas ketersedian air baku yang merata.

Bahkan selain ketersedian air baku, pengendalian banjir juga menjadi prioritas utama yang dikerjakan tahun ini. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan berbagai upaya penanganan, salah satunya pembenahan bangunan drainase dan normalisasi sungai. 

Dinas PUTR Lingga bertindak cepat membangun drainase di Pasar Dabo. Mereka kerap turun meninjau lokasi agar pembenahan drainase segera dilakukan.

“ Kami sudah meninjau lokasi pembangunan drainase tersebut dan pada tahun 2019 lalu Dinas PUTR Kabupaten Lingga sudah membuat master plan pengendalian banjir di dua kota, yakni Dabo dan Daik,” kata Ardee.

Pihaknya juga mengklaim sudah menjalankan rekomendasi yang disiapkan untuk pengendalian banjir bagi kedua kota tersebut. Dimana kedua kota mempunyai karakter yang berbeda dalam penanganan banjir.

Kota Daik, kata Ardee, dengan kondisi terbelah dua sungai. Salah satu output penanganan banjirnya yakni dengan normalisasi sungai. 

"Hari ini kita sudah dua kali normalisasi sungai Tande dan tahun 2022, ini yang terakhir," kata Ardee.

Perbedaan sesudah dan sebelum dilakukannya penangan banjir saat ini dapat dirasakan perubahannya.
"Kalau pun lama itu ketika debit air banjir ketemu dengan air pasang laut, itu memang agak lambat kering. Sudah kondisi alam, itu tak bisa terpecahkan," tukasnya.


Disisi lain, ia juga menjelaskan bahwa satu lagi solusi yang belum dituntaskan, yakni rencana pembangunan Embung di pusat pemerintahan Kota Daik. Embung itu, kata Ardee, memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk menampung debit banjir sehingga debit banjir tidak langsung melimpah ke sungai dan melebar kepemukiman warga. Yang kedua, berfungsi untuk cadangan air baku.

"Intinya kita berusaha memanfaatkan debit banjir untuk dijadikan sebagai cadangan air baku untuk Kota Daik. Itu yang sekarang kita siapkan dan kita usulkan ke BWSS untuk air baku. Jadi dua fungsi ini, kita masukan ke Embung untuk menampung debit banjirnya, sebagian itu juga untuk menampung air bakunya. Nah itu untuk penangan banjir kota Daik," tandasnya.

Sementara untuk Kota Dabo, pihaknya mengaku telah menemukan solusi untuk permasalahan genangan air di 12 titik yang tersebar di wilayah tersebut. Kondisi banjir yang dialami Kota Dabo rata-rata disebabkan adanya penyumbatan drainase. Sementara alur pembuangan jumlahnya hanya dua, yakni Bukit Abun-Bukit Kapitan, kemudian dekat Implasemen di Sekop Laut.

"Nah Sekop Laut ini kondisinya kurang maksimal karena penyumbatan juga. Kemarin kita turun sama pak camat untuk mensosialisasikan, mengajak Lingkungan Hidup, agar masyarakat tidak membuang sampah di situ. Tahun lalu kita juga sudah action di simpang Patung Dabo. Alhamdulillah agak reda banjirnya," ungkap Ardee.

Untuk diketahui, Dinas PUTR Kabupaten Lingga tahun ini menargetkan pembenahan di dua saluran besar pembuangan air. Drainase Pasar Dabo, dan yang kedua lanjutan Simpang Patung Dabo Singkep.
"Ada dua titik yang kita benahi di saluran besarnya. Selain pembenahan drainase kita juga melakukan pembenahan di hulu sumber air di Batu Kacang dengan pendalaman dan pelebaran waduk/kolong sebagai tampungan debit banjir," pungkas Ardee

Adapun ke 12 titik genangan air rawan banjir di antaranya, Bukit Abun-Bukit Kapitan, kantor Kelurahan Dabo, belakang kantor BPJS, Lorong Panjang, SMA 1, Jalan Pelabuhan, Hang Lekir, Pertanian, Jalan Raya Perindat, belakang SMA sampai arah Simpang Patung.

Sebagai informasi tambahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak empat tahun terakhir terus meningkatkan jumlah tampungan air melalui pembangunan embung di seluruh Indonesia. Keberadaan embung selain untuk irigasi sawah juga bermanfaat untuk konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku, seperti yang disebutkan Ardee sebelumnya.

Presiden Joko Widodo bahkan memberikan perhatian pada peningkatan jumlah embung di Indonesia dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa. Dalam Inpres tersebut Menteri PUPR ditugaskan untuk menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi teknis, dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunannya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan sarana dan prasarana air untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan. Dimensi embung yang dibangun bervariasi dengan kapasitas tampung antara 1.000 hingga 500.000 m3 dan kedalaman dibawah 15 meter.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung” kata Menteri Basuki, dilansir dari situs resmi Kementerian PUPR, Rabu malam.

Menurut catatan Kementerian PUPR, hingga Tahun 2018 jumlah embung yang dibangun melalui Ditjen Sumber Daya Air sudah sebanyak 103 embung. Dengan tambahan jumlah embung tersebut, maka selama empat tahun (2015 – 2018), jumlah embung yang di bangun mencapai 949 buah. Kemudian Tahun 2019 akan di bangun 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga total terbangun hingga 2019 sejumlah 1.053 embung.(Syaf)


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

>

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel