Pemkab Asahan Gelar Bimtek Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Muhilli Lubis (Tengah) bersama Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Asahan Darwin Idris Nasution SSTP Saat Membuka Bimtek Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mewakil Bupati Asahan, Selasa (14/06/2022) (Fhoto : Ist)

ASAHAN, Infokepri.com – Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Muhilli Lubis mengatakan dalam rangka untuk meningkatkan investasi, kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses perizinan serta memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro dan kecil, pemerintah Indonesia melakukan terobosan dengan mengesahkan Omnibus Law yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“ Dengan tujuan pengesahan undang-undang tersebut salah satu diantaranya adalah untuk  mendorong kemudahan berusaha dengan sistem perijinan yang sederhana,” kata Drs Muhilli Lubis  saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mewakil Bupati Asahan, Selasa (14/06/2022).

Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Asahan Darwin Idris Nasution SSTP, dan para tamu undangan Pelaku Usaha.

Dikatakannya penyelenggaraan perizinan berusaha mengalami perubahan total, penyelenggaraan perizinan berusaha tidak lagi berbasis izin , namun berbasis resiko dan semuanya diproses melalui aplikasi perizinan terintegritas secara elektronik yang kita kenal dengan istilah OSS-RBA ( Online Singel Submission Risk Base Approach) , dalam aplikasi tersebut telah di tanamkan Smart Engine yang akan memetakan jenis Perizinan berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun perizinan berusaha tersebut dapat di kelompokkan, perizinan berusaha dengan risiko rendah cukup hanya memiliki Nomor Induk Berusah ( NIB) sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahan (TDP).Kemudian Perizinan Berusaha dengan risiko menengah rendah yaitu dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Satndart (SS). Perizinan Berusaha dengan risiko menengah tinggi yaitu dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Sertifikat Satndart Terverifikasi Dan Perizinan Berusaha dengan Risiko Tinggi yaitu dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin.

"Saya berharap para peserta pelaku usaha bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dapat memahami mekanisme dan proses perizinan berusaha saat ini," tutupnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Asahan H Darwin Idris Nasution SH, M.AP dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan kegiatan Bimtek ini untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai ketentuan perizinan berusaha sebagai dampak dari diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian realisasi penanaman modal melalui sajian laporan penanaman modal secara online oleh setiap pelaku usaha, Dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(Ti)