Pemkab dan DPRD Kabupaten Natuna Sepakat Ranperda LPP APBD TA 2021 Dijadikan Perda

Ketua DPRD Natuna dan Wakil Bupati Natuna, menandatangani nota persetujuan bersama tentang Ranperda LPP APBD Tahun 2021 di Ruang Rapat DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso Batu Hitam, Senin (25/07/2022). (Fhoto : Ist).

NATUNA, Infokepri.com – Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Natuna terhadap Rancangan Peraturan daerah LPP APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 yang digelar di Ruang Rapat DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso Batu Hitam, Senin (25/07/2022).

Dalam Kesempatan ini masing masing Fraksi akan menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LPP APBD tahun 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Dalam Rapat Paripurna masing-masing Fraksi menyampaikan pandangnnya terkait rancangan peraturan daerah LPP APBD TA 2021, Diantaranya :
Pertama, Fraksi Pejuang Nurani Rakyat (PNR) menyampaikan,

1. Bagaimana pemerintah dapat memgambil langkah strategis untuk menambah sumber pendapat daerah.
2. Fraksi PNR menerima Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2021.

Kedua, Fraksi Parta Pemersatu Damai Natuna (PPDN) menyampaikan :
1. Meminta pemerintah untuk memaksimalkan layanan publik.
2. Melakukan inovasi dalam pemanfaatan APBD dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat.
3. Solusi bahan bakar bagi nelayan
4. Dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Natuna.
5. Recofusing anggaran , sehingga pemanfaatan APBD dapat dimanfaatkan secara profosional.
6. Fraksi PPDN menyetujui Ranperda LPP APBD TA 2021.

Ketiga, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)  menyampaikan :

1. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan juga sejalan dengan keberhasilan DPRD dalam melakukan pengawasan
2. Laporan Pertanggungjawaban dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan manajemen pembangunan daerah kedepannya.
3. Dalam penyusunan rancangan APBD berikutnya harus sesuai dengan hasil pendapatan daerah dan kebutuhan belanja daerah .
4. Fraksi PAN menyetujui Ranperda LPP APBD TA 2021.

Keempat, Fraksi Partai Golkar menyampaikan :

1. Pemerintah daerah harus mencari cara bagaimana potensi unggul daerah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
2. Dapat membuat sekala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan daerah.
3. Fraksi Golkar menyetujui Ranperda LPP APBD TA 2021.

Terakhir, Fraksi Gerindra menyampaikan , Fraksi Gerinda menyetujui Ranperda LPP APBD TA 2021.

Acara ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna tentang Ranperda LPP APBD TA 2021, yang ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda dan Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar.

Pemerintah berharap hasil dari rapat ini dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam rancangan pembangunan Kabupaten Natuna ke depannya. (Nard/R).