Ini Jawaban Walikota Batam Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Kota Batam TA 2023

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad Saat Menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Kamis (22/9/2022) (Fhoto : Ist)

BATAM, Infokepri.com –  DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota  Batam Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD  Kota  Batam Tahun Anggaran (TA) 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Kamis (22/9/2022).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH MH dan dihadiri Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Anggota DPRD Kota Batam, unsur Forkopimda Kota Batam, sejumlah Kepala OPD Pemko Batam, Camat,Lurah dan tokoh masyarakat.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad dalam pemaparannya mengatakan Pemko Batam memastikan akan terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Amsakar mengatakan Pemko Batam sepakat atas saran yang disampaikan agar arah kebijakan daerah pada APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan acuan Permendagri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya Pemko Batam akan terus berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Dalam Negeri agar kebijakan dan materi substansi dari RAPBD 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

“Pemko Batam terus berupaya untuk mengoptimalkan Penerimaan PAD dengan melakukan berbagai upaya,” kata Amsakar.

Diantaranya melalui peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan digitalisasi baik menyangkut sistem maupun sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

“Selanjutnya Pemko Batam juga terus berupaya untuk mendata wajib pajak yang belum terdaftar untuk peningkatan PAD Kota Batam, seperti restoran dan kafe di Kota Batam,” katanya.

Kemudian, terkait dengan langkah dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Batam telah menganggarkan belanja infrastruktur untuk menunjang investasi di Kota Batam seperti jalan di kawasan industri dan kawasan perdagangan jasa.

Selain itu, Pemko Batam juga memberikan kemudahan dalam berinvestasi, baik dalam hal kemudahan prosedur maupun dalam kecepatan perizinan, program relaksasi pajak daerah, dan pemberian pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro kecil serta penyelenggaraan event pariwisata untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Pemko Batam juga  sepakat atas saran yang disampaikan DPRD Batam agar terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dengan fokus kepada proyek-proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta,” katanya.
Dengan merelokasi belanja-belanja non produktif ke belanja yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam. (Mc)