Ini Tiga Penghargaan yang Diberikan KPK RI kepada Pemko Batam

Walikota Batam Muhammad Rudi (nomor dari kiri) saat menerima penghargaand ari KPK RI di Swiss Bell Harbour Bay, Selasa (28/11/2023) (Posman/Infokepri.com)

By Posman

BATAM, Infokepri.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memberikan tiga penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. 

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto kepada Walikota Batam Muhammad Rudi pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepri Tahun 2023 di Swiss Bell Harbour Bay, Selasa (28/11/2023)

Penghargaan pertama diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan perolehan nilai indeks pencegahan korupsi (MCP) tertinggi tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Penghargaan kedua diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan nilai penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) terbesar tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. 

Sedangkan penghargaan yang ketiga diberikan kepada Rizka Sari sebagai admin MCP terbaik  se-Provinsi Kepri tahun 2022.

Walikota Rudi usai menerima penghargaan kepada wartawan mengatakan dirinya mengucapkan terimakasih kepada KPK. Pihaknya berharap, penghargaan yang diterima Pemko Batam dapat membuat Kota Batam semakin baik ke depan.

Menurut Rudi pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Batam sudah menjadi komitmen utama pihaknya. Bahkan sejak masih menjabat sebagai Wakil Walikota Batam.

"Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua dalam pencegahan korupsi. Kedepan tentu harus terus ditingkatkan agar Batam semakin baik," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam.

Perlu diketahui MCP atau Monitoring Center for Prevention yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Secara rinci Rudi menjelaskan bahawa MCP memiliki 8 fokus Area intervensi bagi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, yang terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. (Pay)

Editor : P Sipayung