.jpg)
Bupati Usulkan Dibentuk Komando Operasi Gabungan Laut Natuna yang Mengintegrasikan Kekuatan TNI AL
By Bernard.S
NATUNA, Infokepri.com – Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati (Wabup) Natuna Jarmin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, serta Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, pada Rabu (18/6) di Ballroom Gajah Mina Adiwana Jelita Sejuba.
Rakor ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Purwito, dalam sambutannya ia mengatakan Rakor ini digelar dalam upaya memperkuat kedaulatan maritim nasional.
Ia mengatakan pentingnya forum sebagai wadah konsolidasi nasional berbasis data dan fakta di lapangan.
“Fokus kita tertuju pada kegiatan prioritas pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point strategis,” kata Brigjen Purwito.
Menurutnya harmonisasi antarinstansi pusat dan daerah dalam memahami doktrin serta strategi pertahanan laut menjadi hal krusial demi terwujudnya sistem keamanan maritim yang solid dan profesional.
Dalam forum itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan tampil tegas dan visioner. Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi administratif, melainkan panggung strategis nasional untuk membahas masa depan kedaulatan laut Indonesia, terutama di wilayah paling utara, Laut Natuna Utara.
“Natuna bukan sekadar gugusan pulau-pulau. Ia adalah simbol geopolitik dan titik temu kepentingan nasional hingga internasional, dari nelayan kecil hingga kapal induk negara-negara besar,” tegas Cen.
Sebagai bentuk langkah konkret menjaga wilayah perairan, Cen mengusulkan pembentukan Komando Operasi Gabungan Laut Natuna yang mengintegrasikan kekuatan TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kepolisian Perairan (Polair).
Komando ini akan bertugas menjalankan patroli laut secara terkoordinasi dengan sistem respon cepat terhadap pelanggaran hukum di laut.
Lebih lanjut, Bupati Cen menyoroti kebutuhan mendesak Natuna akan kebijakan diskresi dari pemerintah pusat. Menurutnya, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya konektivitas memerlukan pendekatan afirmatif dan responsif agar pembangunan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat pesisir.
“Dengan kebijakan diskresi yang tepat, kita bisa mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Natuna,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesimpulan penting yang akan menjadi komitmen bersama antarinstansi, yakni:
- Penguatan sinergi antarinstansi pusat dan daerah
- Optimalisasi pengawasan laut secara terpadu
- Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur penunjang
- Penegakan hukum yang tegas, terukur, dan konsisten
- Penguatan sistem data dan informasi maritim yang terintegrasi
Semua poin tersebut dipandang penting untuk menjaga keberlanjutan pengamanan wilayah laut Indonesia, sekaligus menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks di kawasan perairan nasional. (Nard)
Editor : Posman
