Masyarakat Tanjungpinang Apresiasi Kebijakan Disdik Provinsi Membuka PPDB Tahap Ke Dua
Selasa, Juli 09, 2019
 |
| Fhoto : Istimewa |
TANJUNGPINANG, Infokepri.com – Sesuai arahan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri kembali membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri tahap II.
Atas kebijakan tersebut masyarakat Kota Tanjungpinang sangat senang dan memuji Dinas Pendidikan Provinsi Kepri lantaran anak mereka mendapat kesempatan untuk mendaftar kembali ke SMA Negeri sesuai zonasi mereka.
"Peluang anak saya masih ada setelah ditolak sistem sebelumnya," kata Sri, salah seorang warga Kecamatan Tanjungpinang Timur, di kediamannya, Senin (8/7/2019).
Hal senada dikatakan Roni, warga Kecamatan Bukit Bestari. Ia berharap pada penerimaan siswa baru jenjang SMA Negeri tidak menimbulkan permasalahan.
"Sekolah favorit hanya sedikit, peluang kebanyakan di sekolah lainnya," ujarnya, yang ingin mendaftarkan putrinya di SMA Negeri I Tanjungpinang.
Disdik Kepri menjawab permasalahan yang terjadi dalam PPDP di Kota Tanjungpinang. Solusi yang sudah ditetapkan setelah banyak warga yang mengeluhkan putra-putrinya ditolak sistem PPDP tingkat SMA Negeri yang menggunakan sistem zonasi yakni membuka gelombang kedua, yang diumumkan di laman provinsikepri.siap-ppdb.com.
Untuk zonasi Kota Tanjungpinang sendiri, SMA Negeri 1 membuka kuota untuk 9 orang, SMA Negeri 2 sebanyak 6 siswa, SMA Negeri 3 terima 278 siswa, SMA Negeri 4 terima 60 siswa, SMA Negeri 5 terima 113 siswa, SMA Negeri 6 sebanyak 65 siswa lagi, dan terakhir SMA Negeri 7 menerima 64 siswa lagi.
Pembukaan dilakukan mulai Selasa selama dua hari, terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Iskandarsyah mengapresiasi kebijakan tersebut. Solusi yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah seharusnya memiliki desain untuk mengatasi permasalahan tahunan ini.
"Data terkait berapa jumlah pelajar yang akan masuk sekolah setiap tahun harus dimiliki, dan dicari solusinya sebelum menimbulkan permasalahan," katanya.
Dari data itu, menurut dia dapat diketahui kebijakan atau langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah, apakah penambahan jumlah kelas, jumlah kursi atau jumlah sekolah.
Permasalahan ini sangat sederhana, yang seharusnya dapat diselesaikan segera.
(Kepriprov.go.id/AP)
