.jpg)
Tangani Kemelut BBM, Bupati Lingga Pimpin Rapat Koordinasi Dengan PT Pertamina Divre Kepri Batam
Sabtu, November 23, 2019
LINGGA, Infokepri.com - Bupati Lingga Alias Wello memimpin rapat koordinasi penguatan kelembagaan tim pengawasan dan pengendalian BBM Kabupaten Lingga bersama PT. Pertamina (Persero) Divre Kepri Batam, yang dilaksanakan di One Hotel Dabo Singkep. Rapat koordinasi itu untuk menangani kemelut BBM yang kerap terjadi di Kabupaten Lingga.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala PT.Pertamina Persero Divre Kepri Batam (Pertamina Area Manager Batam, Bintan dan Lingga), Direktur Utama Sinar Singkep Abadi, Kasatpol PP, Kabag Perekonomian Setda Lingga, Kabag Kominfo Humas, Para Kepala Dinas, perwakilan dari OPD, serta Camat dan para pengusaha penyalur BBM di Kabupaten Lingga.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Lingga Yusrizal menjelaskan bahwa rapat ini merupakan yang kesekian kalinya, namun dari bagian ekonomi telah selesai melakukan pemetaan kebutuhan minyak berdasarkan data yang dikirim kelurahan dan Desa.
“Data yang dimaksud untuk menyesuaikan, namun minyak yang kita dapat itu kurang, sehingga stock yang ada akan kita upayakan untuk membagi ke daerah-daerah yang belum merata, yang diambil dari kawasan/daerah yang dianggap berlebih,” katanya.
Bagian ekonomi sudah melakukan penunjukan petugas register minyak di kecamatan-kecamatan, nantinya mereka-lah yang akan memonitoring pendistribusian minyak kepada masyarakat, sesuai dengan data yang dikirim Lurah atau Desa.
Pada pertengahan Bulan November 2019 Bagian Perekonomian sudah melakukan pengurangan minyak Solar di Desa Sungai Buluh, yang selanjutnya nanti akan kita diskusikan kepada desa-desa yang kurang.
Bupati Lingga, H. Alias Wello, S.IP mengatakan persoalan minyak sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan semua orang.
“Kami tak berhenti untuk terus melakukan penyisiran, setiap ada gejolak kelangkaan minyak maupun dalam keadaan tertentu, kami sering melakukan evaluasi-evaluasi,”katanya.
Artinya memang pemerintah daerah tidak pernah berdiam diri menyangkut masalah ini dan tidak tinggal diam. Beliau menyebutkan bahwa Pemkab Lingga bahkan mengupayakan untuk beralih ke alternatif lain apabila kebutuhan akan jumlah BBM tersebut tidak terpenuhi antara suply dan demand.
“Mungkin ada alternatif gas, sebab beberapa rumah tangga ada yang menggunakan gas.
Sudah ada beberapa pengusaha yang datang ke kami dan siap namun tentunya ada aturan regulasi yang harus kita pahami dan laksanakan dalam penyaluran gas tersebut mungkin bapak nanti dapat memberikan pencerahannya,” kata beliau kepada Kepala PT.Pertamina Persero Divre Kepri Batam.
Ada permasalahan lainnya yang mempengaruhi kelangkaan BBM, disamping kuota yang kurang, juga adanya dugaan beberapa kebocoran-kebocoran yang disebabkan ada perusahaan tertentu atau kegiatan tertentu yang memanfaatkan fasilitas subsidi ini.
Kelangkaan di Kabupaten Lingga juga disebabkan adanya oknum-oknum nakal yang bermain dengan mengurangi takaran, bahkan ada yang mendapatkan kuota lebih dari yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya terkait SPBB Sungai Buluh, ia menilai bahwa untuk kedepannya harus memikirkan untuk masalah keamanan.
“Saya mengingatkan bahwa daerah ini semakin berkembang, perusahaan sudah lama beroperasi apakah tetap bertahan disitu selamanya atau ada rencana relokasi, kalau tetap bertahan kita harus memikirkan dampak sosial, jangan sampai tersandera oleh masyarakat, kemudian safety harus terjaga,” katanya.
Beliau juga menjelaskan mengenai permasalahan SPBU di Batu Kapak sampai saat ini tidak beroperasi. Kemudian berkuotanya kurang di Senayang.
“Kami ingin, nanti itu para pamegang SPBU yang dapat izin dari Pemerintah untuk memberikan laporan, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu cepat kita selesaikan segera kita selesaikan,” katanya.
Dalam rangka untuk mengatasi masalah BBM ini, Pemkab Lingga akan melakukan penertiban, menyisir ulang para sub penyalur yang sudah diberikan rekomendasi, serta yang mendapatkan kuota berlebih.
Menanggapi hal tersebut, Kepala PT. Pertamina Persero Divre Kepri Batam, Awan Raharjo mengatakan akan melakukan koordinasi lebih intens dan penyamaan data.
“Nanti kita akan coba melakukan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, yang jelas kalau memang kurang kita akan upayakan untuk ada penambahan yang mana pengusulan itu harus dibackup dari Rekomendasi Kepala Daerah,” kata beliau.
Hasil akhir diskusi tersebut Pemkab Lingga akan mengupayakan pengusulan penambahan oleh Pertamina namun terlebih dahulu melakukan komunikasi intens bersama Pemkab Lingga terkait penyesuaian data kebutuhan real BBM tahun 2019 dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk.
Kemudian, mengenai kekurangan kuota BBM solar, diharapkan dapat terbantu dengan adanya penambahan dari pengoperasian SPBU yang baru (SPBU Kompak) dengan Alokasi 100.000 liter/ bulannya.
Terkait kekurangan kuota minyak tanah dengan altenatif melakukan konversi gas Elpiji 3 Kg yang menjadi salah satu usulan alternatif Bupati Lingga. Namun Pertamina menyarankan tetap di minyak tanah, karena aturan tidak membolehkan adanya dua subsidi.
Selanjutnya pemkab Lingga tetap akan melakukan Pengawasan melalui Tim yang sudah dibentuk (TPP BBM) guna meminimalisir permasalahan-permasalahan di lapangan, mulai dari HET serta pengawasan Pemberian Rekomendasi dengan memperhatikan Faktor Resiko kelayakan tempat, kelayakan standar Safety dan lain sebagainya.
(MC)
Selanjutnya terkait SPBB Sungai Buluh, ia menilai bahwa untuk kedepannya harus memikirkan untuk masalah keamanan.
“Saya mengingatkan bahwa daerah ini semakin berkembang, perusahaan sudah lama beroperasi apakah tetap bertahan disitu selamanya atau ada rencana relokasi, kalau tetap bertahan kita harus memikirkan dampak sosial, jangan sampai tersandera oleh masyarakat, kemudian safety harus terjaga,” katanya.
Beliau juga menjelaskan mengenai permasalahan SPBU di Batu Kapak sampai saat ini tidak beroperasi. Kemudian berkuotanya kurang di Senayang.
“Kami ingin, nanti itu para pamegang SPBU yang dapat izin dari Pemerintah untuk memberikan laporan, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu cepat kita selesaikan segera kita selesaikan,” katanya.
Dalam rangka untuk mengatasi masalah BBM ini, Pemkab Lingga akan melakukan penertiban, menyisir ulang para sub penyalur yang sudah diberikan rekomendasi, serta yang mendapatkan kuota berlebih.
Menanggapi hal tersebut, Kepala PT. Pertamina Persero Divre Kepri Batam, Awan Raharjo mengatakan akan melakukan koordinasi lebih intens dan penyamaan data.
“Nanti kita akan coba melakukan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, yang jelas kalau memang kurang kita akan upayakan untuk ada penambahan yang mana pengusulan itu harus dibackup dari Rekomendasi Kepala Daerah,” kata beliau.
Hasil akhir diskusi tersebut Pemkab Lingga akan mengupayakan pengusulan penambahan oleh Pertamina namun terlebih dahulu melakukan komunikasi intens bersama Pemkab Lingga terkait penyesuaian data kebutuhan real BBM tahun 2019 dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk.
Kemudian, mengenai kekurangan kuota BBM solar, diharapkan dapat terbantu dengan adanya penambahan dari pengoperasian SPBU yang baru (SPBU Kompak) dengan Alokasi 100.000 liter/ bulannya.
Terkait kekurangan kuota minyak tanah dengan altenatif melakukan konversi gas Elpiji 3 Kg yang menjadi salah satu usulan alternatif Bupati Lingga. Namun Pertamina menyarankan tetap di minyak tanah, karena aturan tidak membolehkan adanya dua subsidi.
Selanjutnya pemkab Lingga tetap akan melakukan Pengawasan melalui Tim yang sudah dibentuk (TPP BBM) guna meminimalisir permasalahan-permasalahan di lapangan, mulai dari HET serta pengawasan Pemberian Rekomendasi dengan memperhatikan Faktor Resiko kelayakan tempat, kelayakan standar Safety dan lain sebagainya.
(MC)
