BST Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Komisi III DPRD Tebing Tinggi Kunjungi Dinsos

TEBING TINGGI, Infokepri.com  – Komisi III DPRD Tebing Tinggi kunjungi kantor Dinas Sosial (Dinsos) guna memastikan data penerima bantuan sosial tepat sasaran, di Jalan Gunung Leuser, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin (18/5/2020).
Bantuan Sosial Tunai (BST) Diduga Disunat Kepling,

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III, Jonner Sitinjak dan diikuti anggota, Syamsul Bahri, Abdul Rahman, Tamsil Husni yang diterima langsung Kadis Sosial M Syah Irwan.

Kunjungan itu dilakukan atas dugaan pemotongan BST yang disalurkan ke masyarakat.

Jonner Sitinjak mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. DPRD Tebing Tinggi melalui Komisi III melakukan monitoring data yang ada agar tepat sasaran.

Menurut Jonner, pemberian bantuan sosial di Tebing Tinggi yang sudah dilakukan masih banyak ditemukan belum tepat sasaran. Hal ini terlihat banyak masyarakat yang melapor ke DPRD kota Tebing Tinggi yang menyebutkan  pembagian bantuan sosial itu dinilai  pilih kasih.

" Laporan warga yang masuk bantuan sosial diberikan kepada orang yang dekat dengan Kepala Lingkungan (Kepling). Hal seperti ini kedepannya harus dihindari dalam pemberian bantuan sosial tersebut, " katanya.

Sementara itu, Syamsul Bahri mengatakan, ada laporan terkait penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST) bahwa ada pemotongan dari Kepling sebesar Rp. 50 ribu,- perorang.

"Dinas sosial harus mencari tahu laporan pemotongan tersebut, tidak ada dasar melakukan pemotongan," kata Syamsul.

Sedangkan, Abdul Rahman menyampaikan, adanya data ganda pada penerima bantuan sosial tersebut seperti yang sudah menerima raskin dan PKH.

Menangapi hal tersebut, Kadis Sosial, M Syah Irwan menyampaikan, berdasarkan DTKS di Tebing Tinggi sebanyak 12.137 yang menerima BST melalui PT Pos. Namun belum semua tersalurkan.

Jika ada penerima ganda akan dilakukan pendataan kembali dan diganti maupun dikembalikan ke negara.

" Terkait pemotongan BST, pihaknya akan menelusuri dan jika itu benar terjadi akan dikembalikan ke masyarakat," ucap Syah Irwan.

(Bon)