Pimpin Rapat Pansus, Mochamat Mustofa Nilai Kinerja Disduk Capil Kota Batam Tidak Capai Target RPJMD - Info Kepri

about

about

Search This Blog

Total Pageviews

Popular Posts

Follow by Email

Technology

Pimpin Rapat Pansus, Mochamat Mustofa Nilai Kinerja Disduk Capil Kota Batam Tidak Capai Target RPJMD

Batam, Rapat pansus pembahasan LKPJ Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran (TA) 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) kota Batam,anggota DPRD kota Batam, Udin P. Sihaloho, Arlon Veristo, Kepala Disduk Capil kota Batam, Said Khaidar, Blanko KTP, KK
Share it:

BATAM, Infokepri.com
- Mochamat Mustofa memimpin rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran (TA) 2019 dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) kota Batam, di Gedung Serbaguna DPRD kota Batam, Batam Centre, Batam, Senini (18/05/2020)

Hadir dalam rapat Pansus itu, anggota DPRD kota Batam, Udin P. Sihaloho, Arlon Veristo, Kepala Disduk Capil kota Batam, Said Khaidar.

Dalam pemaparannya Kadisduk Capil, Said Khaidar mengatakan ada tiga program utama Disduk Capil kota Batam pada tahun 2019 lalu diantaranya : Penataan Administrasi Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Said Khaidar menyebutkan anggaran tahun 2019 ditargetkan Rp 5,229,691,634,00 dan terealisasi Rp 4,745,686,368,36.

“ Dalam melakukan pelayanan kami terus mencoba berinovasi, untuk sekarang ini kami melakukkan layanan bersifat online dan sistem tidak perlu lagi tanda tangan basah. Jadi, Kepala Dinas disini cukup terbantu dengan adanya tanda tangan elektronik, jadi bisa selesai di satu titik pelayanan. Namun, disini kekurangannya masalah blanko dan koneksi internet,” katanya.

Beliau menyebutkan yang dipersiapkan pihaknya adalah ketersedian blanko harus ada setiap hari dan sudah menjadi rutinitas dalam membuat KTP dan KK, baik itu pergantian status maupun untuk yang pindah domisili.

“ Terkait peningkatan prasarana dan sarana aparatur (instalasi jaringan listrik dan pembenahan teras) sebenarnya ini jadi penyesalan kami. Penganggaran ini terdapat salah nomor rekening/salah pos nya, dan diujung tahun baru ketahuan, dan panitia yang ditunjuk tidak berani mengeluarkan,” katanya.

Terkait Blanko KTP, katanya, merupakan permasalahan di seluruh Indonesia jumlah yang tersedia dari pusat lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Untuk itu pihaknya memberikan surat keterangan untuk mengurus dokumen penting bagi masyarakat, dan hampir sekitar 2 Rim yang ditandatanganinya.

“ Ada sekitar 20 ribu blanko disetiap kecamatan dan saat ini sudah saya tarik ke Disduk supaya tidak disalah gunakan, karena belum diambil masyarakat. Kalau tidak ada juga ini akan saya prioritaskan pertama untuk di cetak,” katanya.

Mengenai KK, katanya,  hampir 417 ribu dan masih ada masyarakat yang belum mengambilnya, karena mungkin belum merasa butuh.

“ Untuk KTP saat ini kita masih membutuhkan sekitar 40 ribu blanko, yang datang 500 blanko hingga 1000 blanko,” katanya.

Mengenai keributan yang pernah terjadi, katanya, yang bersangkutan sudah mengeluarkan biaya untuk yang ngurus atau calo, sementara yang bersangkutan ini tidak punya data satu pun. Dan dalam kejadian tersebut seolah - olah yang salah adalah Disduk Capil, padahal yang ribut itu calo dan Disduk Capil sudah ditegur Dirjen dalam hal ini.

Menyikapi akan hal itu, Pimpinan rapat Pansus itu, Mochamat Mustofa mengatakan ada beberapa program yang tidak terlaksana diantaranya peningkatan saranan dan prasarana secara fisik bisa 100 % dan realisasinya hanya 53 %.

“ Infrastruktur dan SDM harus disiapkan, disini kan sayang, uang sudah dianggarkan hanya salah nomor rekening, dan tidak bisa terealisasi. Selanjutnya terkait masalah keributan dalam pengurusan dokumen (KTP, KK) serta lambat siapnya pengurusan KTP dan KK Disduk Capil kota Batam harus memperhatikan untuk kedepannya,” katanya.

Mochamat Mustofa juga menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Batam adalah sebagai tolak ukur dan pencapaian seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh dinas-dinas terkait.

“ Maka capaian ini menjadi penting mengukur kinerja Kepala Daerah dan jajarannya. Terkait Visi dan Misi Kepala Daerah di rapat paripurna bisa dikatakan tidak tercapai,” katanya.

(AP/Pay)
Share it:

Batam

Post A Comment: