Pansus LKPJ 2021 Rekomendasikan 4 Hal Yang Harus Dievaluasi Pemko Batam - Info Kepri -->
Trending News
Loading...
 Pansus LKPJ 2021 Rekomendasikan 4 Hal Yang Harus Dievaluasi Pemko Batam

Pansus LKPJ 2021 Rekomendasikan 4 Hal Yang Harus Dievaluasi Pemko Batam

 

Pansus LKPJ 2021 Rekomendasikan 4 Hal Yang Harus Dievaluasi Pemko Batam
Ketua Pansus, Aman S.Pd Menyerahkan Hasil Pembahasan dan Pengkajian terhadap LKPJ Walikota Batam Akhir TA 2021 kepada Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Jumat (13/5/2022) (Fhoto : P.Sipayung)


BATAM, Infokepri.com
- Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran (TA) 2021, Panitia Khusus (Pansus) merekomendasikan 4 hal yang harus dievaluasi oleh Pemko Batam.

Hal itu disampaikan Aman S.Pd selaku Ketua Pansus LKPJ Walikota Batam Akhir TA 2021  saat  Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 di Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (13/5/2022).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin dan dihadiri 36 orang anggota Dewan serta Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, unsur Forkopimda Kota Batam, sejumlah Kepala OPD, Camat, Lurah dan tokoh masyarakat 

Lebih lanjut Aman menjelaskan,  kempat rekomendasi Pansus yang harus dievaluasi oleh Pemko Batam yakni :
1.Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Daerah
2.Kinerja Berdasarkan Misi Daerah
3.Kinerja Keuangan Daerah
4.Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 
Secara rinci Aman menjelaskan, evaluasi kinerja makro ekonomi dan sosial daerah perlu dilakukan lantaran keberhasilan pembangunan suatu daerah secara agregat dapat diukur dari capaian indikator ekonomi makro dan sosial.

" Kedua indikator makro tersebut merupakan bagian dari indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya sejauh mana tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur dari capaian indikator ekonomi makro dan sosial,” katanya.

Adapun indikator makkro ekonomi dan sosial tersebut meliputi : pertumbuhan ekonomi, inflasi, perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita, tingkat pengangguran terbatas, kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan disparitas antar wilayah.

Dalam dua tahun ini kita diterpa badai Covid-19, sesuai LKPJ 2021 ekonomi Kota Batam  tahun 2021 dilaporkan tumbuh positif 4,75%, meningkat dibanding tahun 2020 yang tumbuh minus 2,55%. Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,15% dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2021 sebesar 11,64% dari 11,79 % di tahun 2020. sedangkan angka kemiskinan meningkat 0,30 % dari tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin menjadi 5,05% ditahun 2021 dari 4,75% tahun 2020.   Hal tersebut selaras dan sesuai dengan data BPS Provinsi Kepri tahun 2022. 

" Dengan meningkatnya persentase penduduk miskin ditahun 2021 menjadi 5,05 % dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemko Batam dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 untuk menekan/menahan laju peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 belum cukup efektif hasilnya," katanya.

Kendati demikian, katanya Pansus masih memakluminya  disebabkan, tahun 2021 masih lanjutan dari situasi darurat kesehatan tahun 2020, dimana pembatasan aktifitas masyarakat pada sepanjang tahun untuk mencegah semakin meluasnya pandemi Covid-19 utamanya varian delta yang mewabah pada pertengahan tahun 2021, tentu sangat mempengaruhi kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial di tahun 2021.

Agar kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial di tahun 2021 dapat pulih secara normal maka Pansus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

  • Pertama, melakukan percepatan pemulihan ekonomi,
  • Kedua, melakukan percepatan pengurangan penduduk miskin

Percepatan Pemulihan Ekonomi
 
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Pansus meminta Pemko Batam perlu segera mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB yang masih terkontraksi (tumbuh negative, sulit tumbuh) dan yang sudah normal kembali (tumbuh positif, mudah tumbuh kembali) oleh dampak pandemi Covid-19.

Dua ketegori sektor terdampak tersebut penting untuk diidentifikasi, agar kebijakan ekonomi Pemko Batam  tahun 2022 dan tahun 2023 lebih tepat sasaran (efektif) dalam percepatan pemulihan ekonomi Kota Batam.

“ Dari hasil indentifikasi tersebut, kemudian menjadi dasar pembuatan kebijakan memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat,” katanya.
 
Selanjutnya, upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. jika sektor industri merupakan penopang terbesar PDRB Kota Batam, dan ketika sektor ini mengalami perlambatan, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kota Batam turut melambat.

“ Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pertumbuhan sektor non industri, agar ketika sektor industri mengalami perlambatan, sektor non industry dapat berperan sebagai back-up untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kota Batam,” katanya.

Pansus juga merekomendasikan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga perekonomian Kota Batam di tahun 2022 dan 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakan, melalui :

  • Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
  • Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja.
  • Perlindungan sektor pertanian pangan dan non pangan;
  • Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
  • Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Kota Batam;
  • Upaya taktis dan strategis untuk menarik investasi masuk ke kota batam;
  • Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah (belanja APBD) tahun 2022 dengan mengutamakan bahan/sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.

Percepatan Pengurangan Penduduk Miskin

Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 hendaknya menjadi perhatian yang serius dari Pemko Batam, sebab, hal ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Kota Batam belum cukup efektif mencapai tujuannya.

Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar strategi dan pendekatan program dan kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin harus dievaluasi dan dicari cara dan strategi yang lebih tepat dan efektif guna menekan dan mengurangi jumlah orang miskin di Kota Batam, sehingga, diharapkan pada tahun 2022 penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, mampu mengejar target sustainable development goals bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.

“ Target akhir RPJMD tahun 2021 kemiskinan di Kota Batam 4,79% gagal dicapai, sebab sampai tahun 2021 kemiskinan masih 5,05% dari jumlah penduduk,” katanya.  (Pay)

Iklan Atas Artikel


 


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2


 

Iklan Bawah Artikel