Prof Indang Dewata : Untuk Memberantas Tambang Ilegal Diperlukan Keberanian Bupati

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi bersama Prof. Indang Dewata, Ahli Manajemen Lingkungan UNP dan Pejabat Teras Pemkab pasbar niversitas Negeri Padang (UNP) Saat Acara Sosialisasi Dampak Lingkungan di Kantor Bupati Pasbar, Selasa (29/11/2022)(Fhoto : Ist)

PASAMAN BARAT, Infokepri.com -  Prof. Indang Dewata, Ahli Manajemen Lingkungan Universitas Negeri Padang (UNP)  mengatakan diperlukan political will pemerintah daerah untuk menertibkan tambang ilegal di Pasaman Barat.

"Diperlukan political will dan peran koordinasi bupati untuk memberantas tambang illegal di Pasaman Barat, bisa saja dengan membentuk satgas khusus, dengan penegak hukum, tanpa itu mustahil bisa ditertibkan," kata Prof Indang Dewata, usai sosialisasi dampak lingkungan akibat tambang dengan Bupati Pasaman Barat Hamsuari dan jajaran OPD, Selasa (29/11/2022) di Kantor Bupati Pasbar.

Menurut dia, pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan melalui bakumutu. Aturannya sudah ada bakumutu (ambang batas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/2009, setiap badan usaha yang melakukan usaha tambang yang melewati ambang batas dapat diancam pidana minimal ancaman 5 tahun penjara denda Rp 5 miliar,-.

Ia mengatakan yang merasakan dampak lingkungan dari tambang ilegal adalah masyarakat daerah, masyarakatnya bupati bukan pemerintah pusat. Oleh karenanya diperlukan keberanian bupati setiap daerah.

"Yang teraniaya itu masyarakatnya bupati, yang perlu koordinasi itu sekarang bupati dengan kepolisian, kejaksaan. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Sepanjang bergerak sendiri-sendiri maka masalahnya tidak akan selesai," kata Indang Dewata.

Sementara Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menyampaikan terima kasih kepada para ahli UNP yang telah memberikan masukan terkait dampak lingkungan akibat tambang liar di Pasaman Barat atau tambang tanpa izin.

Langkah yang dilakukan Pemkab Pasbar saat ini, memberikan sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat, serta menetapkan kawasan tata ruang Pemkab Pasaman Barat. Artinya, masyarakat harus diberitahu daerah-daerah yang tidak boleh ditambang.

Ditanya soal penindakkan hukum tambang ilegal, kata Hamsuardi, bukan kewenangan Pemkab Pasbar, tetapi diserahkan kepada pihak penegak hukum, bukan ranahnya Pemkab Pasbar. (**)