DPRD Batam Nilai Kinerja BUMD Belum Berkontribusi Terhadap Peningkatan PAD

DPRD saat menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (2/7) (dok Infokepri.com)

BATAM, Infokepri.com – Fraksi Hanura PSI PKN dan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Batam menyoroti atas kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Batam.

Menyikapi akan hal tersebut, Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan usaha.

Terkait potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dikelola secara optimal seperti yang sampaikan Tumbur Hutasoit dari Fraksi Hanura, PSI, PKN, Walikota Amsakar mengatakan bahwa Pemko Batam akan terus berupaya untuk melakukan pendataan objek pajak peningkatan pelayanan retribusi penambahan armada dan peningkatan sumber daya manusia serta meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi.

Hal tersebut disampaikan Walikota Amsakar  rapat paripurna dengan agenda jawaban Walikota Batam atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (2/7/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam.

Walikota msakar saat rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (2/7) (dok Infokepri.com) 

 

Terkait penambahan anggaran belanja pegawai,  barang dan jasa, belanja subsidi dan bantuan sosial, Walikota Amsakar mengatakan hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yakni : 

1. Adanya penerimaan CPNS dan pengangkatan P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Penambahan belanja operasional kebersihan, Kesehatan, opersional trans Batam, rekening listrik PJU, pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
3. Penambahan belanja subsidi sembako dan subsidi bunga pinjaman UMKM
4. Penambahan anggaran belanja bantuan sosial karena adanya penambahan jumlah lansia penerima bantuan 
5. Penambahan belanja modal disebabkan antara lain pembangunman sarana dan prasarana Pendidikan,  peningkatan jalan, penanggulan banjir dan penanganan longsor 

Terkait sisa lebih perhitungan anggaran yang belum terpakai pada tahun sebelumnya, Amsakar menjelaskan hal ini merupakan silfa dari sebagian kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya seperti dana alokasi khusus, dana alokasi humus spefisifik grand dan badan pelayanan umum daerah yang harus dianggarkan kembali pada tahun berjalan.

“ Jawaban ini sekaligus untuk menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh M Fadli dari fraksi PAN, Demokrat PPP, dan Tumbur Hutasoit dari fraksi Hanura PKN PSI,” kata Amsakar dihadapan Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan yang memimpin rapat paripurna yang dihadiri Anggota DPRD Batam, unsur Forkopimda Batam, camat, lurah dan tokoh masyarakat. (Pay)

Editor : Posman