Walikota Amsakar Dukung Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum
Walikota Amsakar dampingi Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda memukul gong saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama Mitra Kerja
Bawaslu di Harris Resort Barelang, Sabtu (6/9/2025) (Ist/Infokepri.com). BATAM, Infokepri.com – Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama Mitra Kerja Bawaslu yang digelar di Harris Resort Barelang, Sabtu (6/9/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda yang dilakukannya dengan memukul gong didampingi oleh Walikota Amsakar.
Kegiatan ini mengusung tema “Rekonstruksi Hukum Pemilu dalam Skema Pemilu Terpisah: Tantangan Penegakan Hukum dan Peran Strategis Bawaslu”
Dalam sambutannya, Walikota Amsakar mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dilakukan. Untuk itu, Pemko Batam berencana membangun gedung bersama yang bisa dimanfaatkan Bawaslu, KPU, serta instansi vertikal lainnya.
“Baik KPU maupun Bawaslu sama-sama membutuhkan fasilitas yang layak untuk menunjang tugasnya. Karena itu, kami mengambil inisiatif membangun gedung terpadu yang bisa dimanfaatkan bersama, agar pelayanan lebih terintegrasi dan efisien,” tegas Amsakar.
Selanjutnya Amsakar menegaskan pentingnya integritas dan dukungan sumber daya yang memadai bagi penyelenggara pemilu. Menurutnya, kualitas pemilu yang dihasilkan tidak bisa dilepaskan dari profesionalitas penyelenggara.
“Produk pemilihan umum itu pasti hasilnya hebat kalau penyelenggaranya memiliki integritas dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Omong kosong berbicara soal kualitas pemilu kalau penyelenggaranya tidak mendapatkan atensi yang sepatutnya,” kata Amsakar.
Amsakar menilai kegiatan ini sangat strategis sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu.
Ia juga menekankan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis sebagai wasit dalam mengawal kepentingan semua pihak secara adil.
“Integritas adalah nomor satu. Bawaslu harus berdiri di tengah, tidak berpihak kepada kepentingan manapun,” tambahnya.
Selain integritas, ia juga menyoroti perlunya inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah penerapan sistem e-voting dengan teknologi sidik jari, sehingga proses pemilihan lebih sederhana, efisien, dan hemat anggaran.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya memperkuat peran kelembagaan pengawas pemilu dari berbagai sisi.
“Penguatan kelembagaan tidak bisa setengah-setengah. Harus dimulai dari regulasi yang jelas, dukungan penganggaran yang memadai, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan sarana dan prasarana. Semua ini akan menentukan sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal,” katanya.
Ia berharap kegiatan ini, menjadi momentum penguatan sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas di masa mendatang. (Pay)
Editor : Posman
