Tidak Patuh dengan Perintah Bongkar dari BP Batam, Dirut PT AE Diamankan Polda Kepri

Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H bersama Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H (kanan) saat konfersi pers terkait mafia lahan di Lobby Ditreskrimum Polda Kepri, Kamis (5/2/2026) (Foto : Ist/Infokepri.com).

BATAM, Infokepri.com – Direktur Utama PT.A.E berinisial BY (62 tahun) diamankan Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), lantaran tidak mengindahkan perintah bongkar dari BP Batam, supaya ia mengembalikan lahan yang kini menjadi Area Penggunaan Lain (APL) di bawah kewenangan BP Batam.

Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H mengatakan kasus ini berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/533/IX/2023/SPKT/Polresta Barelang/Polda Kepri tanggal 15 September 2023, dan telah melalui serangkaian proses penyidikan hingga dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada 26 Januari 2026. 

“ Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dilakukan di Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal tanggal 4 Februari 2026,” kata Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei kepada wartawan di Lobby Ditreskrimum Polda Kepri, Kamis (5/2/2026).

Di tempat yang sama, Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H mengatakan lahan yang dikuasai dan digunakan oleh tersangka  BY tersebut berada di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, dan luasnya mencapai ±175,39 hektare. 

Meskipun izinnya telah dicabut dan telah menerima surat pemberitahuan serta perintah bongkar dari BP Batam, Tetapi PT. A.E masih melakukan aktivitas pemanfaatan lahan secara melawan hukum.

“ Padahal berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 785 Tahun 2023 dan Nomor 643 Tahun 2024, lahan tersebut telah resmi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) di bawah kewenangan BP Batam,” kata Kombes Pol Ronni Bonic.

Lebih lanjut, Kombes Pol Ronni Bonic menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan lahan yang izinnya telah dicabut oleh instansi berwenang, dan saat ini seluruh aspek hukum terkait masih menjadi materi pembuktian di persidangan. 

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, total luas tanah yang dilaporkan dikuasai secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu mencapai sekitar ±732 hektare. 

Dari total tersebut, baru terungkap seluas ±175,39 hektare yang dikuasai oleh tersangka BY. Adapun sisa lahan lainnya masih dalam proses pendalaman penyelidikan oleh Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Kepri untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun korporasi lain.

Dalam perkara ini, penyidik mengamankan berbagai dokumen legal yang menunjukkan aktifitas dan izin usaha PT.A.E serta surat-surat keputusan dari Kementerian LHK, Gubernur Kepri, dan BP Batam. Total terdapat 23 jenis barang bukti yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Tersangka BY dijerat dengan dua pasal, yaitu, Pasal 50 ayat (2) huruf a jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp7,5 miliar dan Pasal 167 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan.

 “Setelah dilakukan tahap II, tersangka BY diserahkan ke Rutan Batam oleh Kejaksaan Tinggi Kepri,” katanya.

Akibat perbuatan tersangka, BP Batam tidak dapat mengelola lahan seluas ±175,39 hektare, yang merupakan bagian dari wilayah strategis pengembangan kawasan Rempang.

Kabidhumas Polda Kepri mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Riau, untuk waspada terhadap praktik mafia tanah dan tidak mudah tergiur dengan janji investasi atau pengelolaan lahan yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. 

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengelolaan atau pemanfaatan tanah tanpa izin resmi dari instansi berwenang, terutama BP Batam. Setiap peralihan, penggunaan, maupun kegiatan di atas lahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Polri bersama instansi terkait akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam jaringan mafia tanah, baik perorangan maupun korporasi, karena perbuatan tersebut dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan daerah.

“ Mari berperan aktif mendukung program pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah, serta menjaga agar aset negara dan daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara sah dan berkeadilan,” katanya. (Pay)

Editor : Posman