Walikota Lis: Perencanaan Harus Menyelesaikan Permasalahan Strategis dan Berdampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat

 

Walikota Lis Darmansyah menyampaikan sambutannya saat membuka  kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (23/2/2026) (Foto : dok Diskominfo Tanjungpinang).

Advetorial, Infokepri.com - Bappelitbang Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. Kegiatan dibuka Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (23/2/2026).

Wali Kota Lis Darmansyah menyampaikan diawal pengarahannya bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah agar dapat menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan program dan kegiatan perangkat daerah, agar perencanaan yang telah disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

“Penyusunan Ranwal Renja OPD tahun 2027 harus berbasis pada data, evaluasi kinerja, serta capaian pembangunan yang telah kita raih pada tahun 2025. Saya mengingatkan kembali, agar pedomani regulasi yang berhubungan dengan perencanaan, jangan melakukan penyusunan perencanaan hanya berupa kertas kerja saja, namun harus dapat dipertanggungjawabkan. RPJMD dan Renstra OPD telah disusun, jadikan kedua dokumen tersebut sebagai landasan penyusunan Renja,"  kara Walikota Lis dalam keterangannya.

Walikota Lis Darmansyah (tengah) foto bersama dengan Kepala OPD di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (23/2/2026) (Foto : dok Diskominfo Tanjungpinang).

Lis juga menegaskan agar masukan-masukan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang telah disusun sesuai bidang dan prioritas, saring, dan teliti kembali hingga benar-benar matang untuk dijadikan bahan dokumen di dalam struktur, renja, terencana, terukur dan terlaksana.

“Saya menekankan agar dalam penyusunan Ranwal Renja perangkat daerah tahun 2027, pastikan setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar output. Perencanaan harus mampu menyelesaikan permasalahan strategis dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Lis.

Lis juga mengingatkan agar perkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Hindari tumpang tindih program, dan optimalkan sumber daya yang ada melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.  Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran harus dikedepankan. Setiap anggaran yang direncanakan harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Harus dipastikan keakuratan, cross check dokumen perencanaan OPD, bahwa perencanaan yang disusun telah selaras dengan dokumen Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian visi dan misi Tanjungpinang sebagaimana pembangunan kota yang tertuang dalam RPJMD kota tanjungpinang tahun 2025-2029,” jelas Lis.

OPD Pemko Tanjungpinang foto bersama dengan Walikota Lis di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (23/2/2026) (Foto : dok Diskominfo Tanjungpinang).

Lis juga berharap, melalui forum perangkat daerah ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif memberikan konstruktif, masukan dan isu terkait, baik yang strategis, permasalahan daerah, arah daerah, kebijakan dalam pembangunan bentuk usulan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.

“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang agar hasil forum perangkat daerah ini benar-benar ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, menjadi dasar dalam penyempurnaan dokumen Renja perangkat daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2027 serta mempedomani aturan atau regulasi yang berlaku untuk kesesuaian perencanaan dan penganggaran,” tutup Lis. (Par)

Editor : Ismanto