Peluang dan Paradoks Isu Lansia Menuju Indonesia Emas 2045
Minggu, 08 Maret 2026
 |
| Infografik Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2025 (Foto : kompas.id) |
Penulis : Sita Aripurnami (Direktur Eksekutif Women Research Institute)
Pada tahun 2045, tepat seabad kemerdekaan, proporsi lansia di Indonesia diproyeksikan menembus 65,82 juta jiwa atau 20,31 persen dari total penduduk [BPS, 2022]. Artinya, dalam dua dekade ke depan, satu dari lima orang Indonesia adalah warga lansia. Pertanyaannya: Di balik pemujaan pada bonus demografi hari ini, sudah siapkah kapasitas fiskal dan struktur kultural masyarakat kita menahan laju ”penuaan penduduk”?
Laju penuaan penduduk di Indonesia terbilang cepat. Diperkirakan dalam waktu dua hingga tiga dekade populasi lansia Indonesia akan berlipat ganda, sebuah kecepatan yang nyaris menyamai Jepang [United Nations, 2022]. Bedanya, Jepang memiliki kemewahan waktu hampir satu abad untuk memupuk kekayaan sebelum penduduknya menua. Di sinilah kita berhadapan langsung dengan ancaman struktural yang nyata: menua sebelum kaya (getting old before getting rich)
National Transfer Accounts (NTA) oleh United Nations Population Fund (UNFPA) mengindikasikan pada usia lanjut usia (60+), manusia memasuki fase ”defisit” manakala tingkat konsumsi—terutama lonjakan biaya kesehatan, jauh melampaui pendapatan hasil kerja. Rasio dukungan ekonomi (economic support ratio) kita diproyeksikan akan terus menyusut, dan kelompok usia tidak produktif diperkirakan melampaui usia produktif pada tahun 2043 [UNFPA, Population Situation Analysis, 2024]. Jika akumulasi aset lansia kita rendah, ongkos defisit ini niscaya akan jatuh ke pundak generasi muda dan menguras ruang fiskal APBN.
Ancaman menjadi kian nyata bila menilik anomali pasar tenaga kerja kita saat ini. Hanya segelintir lansia yang menikmati jaminan pensiun reguler, sementara sekitar 84,75 persen lainnya bertahan di sektor informal tanpa jaminan keselamatan [BPS, 2024].
Indonesia jangan mengulang tragedi yang menimpa Korea Selatan. Dukungan keluarga tradisional memudar dibarengi rapuhnya jaminan sosial masa lalu membuat tingkat kemiskinan lansianya nyaris menyentuh 40 persen, angka terburuk di antara negara-negara OECD [Statistics Korea, 2024; OECD, 2023].
Feminisasi lansia
Ancaman defisit ekonomi di ujung usia ini berkelindan dengan dimensi yang acap kali luput dari meja perumusan kebijakan publik: feminisasi lansia (feminization of aging). Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Indonesia secara konsisten lebih panjang (74,21 tahun) dibandingkan laki-laki (70,23 tahun), sehingga populasi lansia perempuan akan mendominasi [BPS, 2024]. Umur panjang ini ironisnya memunculkan paradoks kerentanan yang berlapis. Secara sosiologis, banyak lansia perempuan yang hidup menjanda, sebatang kara, dan tak memiliki kemampuan finansial akibat masa mudanya dihabiskan untuk kerja domestik tak berbayar (unpaid care work) tanpa perlindungan jaminan sosial.
Realitas kerentanan ini memengaruhi generasi berikutnya, melahirkan fenomena generasi sandwich, mereka yang terimpit tanggung jawab membesarkan anak sekaligus merawat orangtua. Di Indonesia, absennya infrastruktur perawatan lansia oleh negara membuat beban ini ditanggung institusi keluarga, sering kali dengan dalih nilai agama dan budaya kepatuhan. Beban perawatan ini sangat bias jender. Pengasuh utama (caregiver) lansia di rumah didominasi oleh anak perempuan (31,5 persen) dan pasangan perempuan (29,3 persen), sementara keterlibatan perawat profesional sangatlah minim.
Akibatnya, perempuan usia produktif menanggung beban ganda: bekerja mencari nafkah di ruang publik sekaligus menjadi perawat utama di ruang domestik. Tanpa dukungan ekosistem memadai, situasi ini memicu kelelahan finansial (financial burnout), mengunci mobilitas ekonomi perempuan, dan melanggengkan ketimpangan jender. Di saat bersamaan, lansia yang dirawat di rumah tanpa dukungan tenaga profesional sangat rentan mengalami depresi, terisolasi, dan menderita sindrom geriatri [Saito & Cicih, 2022].
Meretas solusi struktural
Merespons deretan persoalan sistemik tersebut, negara harus membongkar paradigma tata kelola kependudukannya. Lansia tidak boleh lagi dipinggirkan dari proses pembangunan atau diklasifikasikan sebagai kelompok rentan penerima bantuan sosial. Kita harus secara proaktif beralih pada paradigma ”usia panjang yang berkualitas” (new longevity) dan mulai mengintegrasikan lansia ke dalam ekosistem ekonomi perak (silver economy) demi merebut bonus demografi kedua. Visi peradaban ini tentu menuntut intervensi struktural secara komprehensif, dari hulu hingga hilir.
Di ranah hulu, sistem jaminan hari tua perlu dirombak agar mampu merangkul pekerja di sektor informal. Kita patut mempelajari model Superannuation di Australia yang mewajibkan kontribusi dana pensiun dari pemberi kerja secara masif dan terstruktur. Bersamaan dengan itu, negara dituntut hadir menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) atau layanan perawatan rumah (homecare) bersubsidi guna membebaskan perempuan dari jebakan kemiskinan waktu.
Bergerak ke ranah tengah, beban institusi keluarga perlu didistribusikan melalui penciptaan ekosistem perawatan berbasis komunitas. Inovasi sosial seperti Fureai Kippu (Tiket Kepedulian) di Jepang sangat relevan untuk diadaptasi. ”Bank waktu” ini memberikan kredit bagi para sukarelawan perawat lansia di komunitasnya, yang kelak bisa ditukarkan untuk membiayai perawatan diri mereka sendiri di masa tua. Model gotong royong ini tidak hanya menekan biaya pengeluaran kas negara, tetapi juga ampuh menghidupkan kembali kohesi sosial masyarakat luas.
Sementara pada ranah hilir, fasilitas geriatri di tingkat puskesmas dan rumah sakit harus diperluas serta diintegrasikan secara utuh dengan skema perawatan jangka panjang oleh BPJS. Secara tata ruang, ketimbang mengisolasi lansia di panti jompo yang eksklusif, kita patut meniru konsep Kampung Admiralty di Singapura. Konsep perumahan terpadu ini sukses meleburkan hunian lansia dengan layanan medis, ruang komunal, dan taman terbuka, sehingga lansia terhindar dari depresi dan tetap aktif berinteraksi lintas generasi.
Dua sisi sata uang
Perubahan struktur usia penduduk menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang pelik bagi pembangunan berkelanjutan kita. Di satu sisi, membesarnya proporsi usia kerja membuka ruang potensial untuk memproduksi kekayaan per kapita yang jauh lebih besar. Namun, di sisi lain, ledakan proporsi lansia memunculkan kemungkinan mengkhawatirkan: melonjaknya tingkat kemiskinan dan hancurnya kapasitas layanan sosial negara akibat menanggung beban terlampau berat.
Pada akhirnya, derajat peradaban kita menuju satu abad kemerdekaan kelak tidak akan diukur dari seberapa banyak gedung pencakar langit yang menjulang, atau seberapa canggih teknologi buatan yang kita miliki. Indonesia akan diuji dan dinilai dari satu hal yang esensial: seberapa welas asih, adil, dan bermartabat ia mampu merawat warganya yang semakin menua.
Sumber : kompas.id
Editor : Ismanto
