.jpeg)
Bupati Iskandarsyah Desak Pemerintah Pusat Mempercepat Operasional MBG di Wilayah 3 T
KARIMUN, Infokepri.com - Dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karimun sangat signifikan.
Berdasarkan kalkulasi matang yang telah dilakukan, program strategis nasional MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto diyakini mampu menciptakan perputaran uang hingga Rp200 miliar setiap tahunnya, baik di wilayah mainland maupun di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menargetkan program ini sebagai motor penggerak ekonomi local yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberdayakan UMKM di Kabupaten Karimun,” kata Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah kepada wartawan di Karimun, Jumat (17/7/2026).
Bupati Iskandarsyah mengatakan bahwa implementasi MBG di Karimun dirancang dengan model pemberdayaan ekosistem lokal. Ia menyebut bahwa Pemkab Karimun secara tegas mendorong petani lokal dan pelaku UMKM untuk menjadi penyedia utama kebutuhan bahan baku dan jasa pengadaan bagi Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPBG) yang tersebar di wilayah tersebut.
Untuk saat ini, kata dia, tercatat lebih kurang 1.200 orang telah terserap sebagai tenaga kerja dalam ekosistem program MBG.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden terkait penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Bupati menyebut pihaknya mendorong petani lokal dan UMKM untuk menyediakan jasa pengadaan bagi SPBG di Karimun.
“ Hal tersebut merupakan kombinasi strategis, programnya jalan, rakyat mendapat asupan bergizi, dan lapangan kerja tercipta. Seperti di Sungai Sikop, masyarakat sangat antusias karena mereka bisa bekerja di sana,” katanya.
Ia juga menyoroti urgensi program MBG di wilayah-wilayah 3T yang secara geografis memiliki tantangan logistik tinggi dan biaya hidup yang lebih besar.
Menurut Bupati Iskandarsyah bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil, MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan intervensi ekonomi yang krusial.
Khususnya di wilayah 3T, pulau-pulau yang jauh dari pusat ibu kota. Bahan bakunya mahal, daya beli masyarakat terbatas, sehingga biaya hidup otomatis lebih tinggi. Menurutnya dengan adanya bantuan MBG, beban masyarakat di pulau-pulau tersebut sangat terbantu.
Bupati Iskandarsyah mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan aktivasi penuh terhadap operasional SPBG yang telah dibangun lantaran infrastruktur telah siap dan antusiasme di lapangan sangat tinggi.
Bupati mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah konkret dengan berkoordinasi secara langsung kepada pihak legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat.
Anggota Komisi IX DPR RI saat meninjau ke lapangan, mereka sudah melihat sendiri kesiapannya. Pemkab Karimun juga sudah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Kepri sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, bahkan secara resmi pihaknya sudah menyurati terkait percepatan operasional. (Bert)
Editor : Ismanto
