.jpeg)
DPRD Karimun Gelar RDP dengan PLN Karimun Terkait Blackout Selama Puluhan Jam
.jpeg) |
| Wakil Ketua I DPRD Karimun Satria memimpin RDP dengan PLN Karimun di lantai III ruang BANMUS kantor DPRD Karimun Selasa (28/7/2026) (Foto : James/Infokepri.com) |
By Janes
Galery Foto, Infokepri.com – Wakil Ketua I DPRD Karimun Satria didampingi Wakil Ketua II, Ady Hermawan memimpin rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi pada Senin (20/7 ) kemarin dan berdampak luas se- Pulau Karimun selama puluhan jam.
RDP yang digelar di lantai III ruang BANMUS kantor DPRD Karimun pada Selasa (28/7/2026) pagi, juga dihadiri Ketua Komisi III DPRD Karimun, Efrizal, Wakil Ketua Komisi III Wiyono, dan anggota DPRD Karimun lainnya seperti : Sumardi, Abdul Razak, Eri Januarddin.
Sedangkan dari pihak PLN Karimun yang hadir Manager ULP PLN Karimun Ahmad Subhan Hadi, Manager PLTD Rio Martinus dan Manager PLTU, Riki Adhyawarman.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun, Satria mempertanyakan bentuk tanggung jawab PLN, khususnya terkait kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik berkepanjangan.
Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kabupeten Karimun,Ady Hermawan memaparkan dampak blackout yang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
“ Banyak pelaku usaha mengalami kerugian karena aktivitas bisnis terhenti. Sejumlah peralatan elektronik rumah tangga juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gangguan listrik tersebut,” katanya.
Tidak hanya itu, pelaku UMKM kehilangan pendapatan karena tidak dapat beroperasi selama pemadaman berlangsung.
“Seluruh masyarakat menderita selama pemadaman terjadi, orang tua dan anak-anak harus bertahan dalam kondisi panas berjam-jam di dalam rumah, karena itu masyarakat menunggu bentuk tanggung jawab PLN Karimun,” katanya.
Seluruh masyarakat, kata dia, membutuhkan kepastian agar kejadian pemadaman berkepanjangan tidak kembali terulang.
Kader partai Hanura ini, meminta PLN agar segera merealisasikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami kerugian akibat padamnya aliran listrik.
Adi mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpunnya, kemampuan pembangkit listrik Karimun hanya mencapai 33,5 MW, sedangkan kebutuhan listrik masyarakat telah menyentuh 35 MW
“ Jadi sistem kelistrikan Karimun masih mengalami defisit daya sekitar 1,5 MW,” kata Adi.
DPRD Karimun meminta proses perhitungan kompensasi dimulai pada awal Agustus 2026 dan seluruh hak pelanggan sudah direalisasikan paling lambat September 2026 sehingga masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal komitmen PLN agar krisis listrik yang sempat melumpuhkan aktivitas warga tidak kembali terjadi. Selain itu, kompensasi bagi pelanggan benar-benar diberikan sesuai ketentuan.
Anggota Komisi III DPRD Karimun, Wiyono juga menyoroti kinerja PT PLN Karimun yang dinilainya kurang maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat saat terjadi pemadaman massal.
Ia menilai PT PLN gagal memberikan informasi yang menenangkan masyarakat saat blackout terjadi. Ke depan perlu ada koordinasi yang lebih baik dengan Kabupaten Karimun agar informasi pelayanan dapat tersampaikan secara cepat dan jelas.
Sementara itu, Manager ULP PLN Karimun Ahmad Subhan Hadi menegaskan, pihaknya tengah melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari pemasangan mesin pembangkit 6 MW hingga perbaikan mesin-mesin PLTD agar kapasitas produksi listrik meningkat dan sistem kelistrikan Karimun kembali normal.
“PLN telah menambahkan mesin pembangkit berkapasitas 6 MW sedang dalam tahap instalasi dan ditargetkan segera masuk ke sistem,” terang Hadi.
Kehadiran mesin baru tersebut kata Hadi, diharapkan mampu mengakhiri krisis pasokan listrik yang selama ini memicu pemadaman bergilir.
“Selain penambahan pembangkit, DPRD juga meminta dukungan Pemkab Karimun untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi pembangkit PLTU maupun PLTD agar pasokan listrik di Karimun semakin stabil,” katanya.
Mengenai kompensasi pelanggan, PLN menyatakan proses pendataan sedang berlangsung.
“Pelanggan pascabayar akan menerima pengurangan tagihan listrik, sedangkan pelanggan prabayar (token) akan memperoleh tambahan saldo token sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Manajer PLN ULP Tanjung Balai Karimun, Ahmad Subhan Hadi, mengatakan pihaknya komitmen penuh untuk memperkuat keandalan pasokan listrik guna mengantisipasi lonjakan beban dan potensi gangguan di masa mendatang
Untuk mencegah pemadaman bergilir, sebagai upaya antisipasi jangka pendek hingga menengah, PLN tengah menggenjot penambahan kapasitas daya melalui mesin baru berkapasitas total 6 megawatt.
“ Saat ini mesin tersebut dalam tahap proses instalasi agar dapat segera terintegrasi ke dalam sistem kelistrikan Karimun,” katanya.
Selain penambahan mesin baru, PLN juga fokus melakukan optimalisasi dan perbaikan menyeluruh terhadap mesin-mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang kinerjanya belum optimal.
“ Sebagai contoh jika ada mesin kapasitasnya 1 megawatt tetapi hanya mampu mengeluarkan arus 500 watt maka mesin tersebut akan diperbaiki agar arus yang diproduksi maksimal,” katanya.
Selain itu, kata Ahmad Subhan, pihaknya membuka ruang kerja sama yang seluas-luasnya dengan pihak penyedia energi lain, termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan arahan serta regulasi yang berlaku.
Terkait kondisi kelistrikan saat ini, Ahmad Subhan Hadi menjelaskan bahwa masih terdapat dua unit mesin yang tengah dalam proses perbaikan dan ditargetkan dapat segera masuk ke dalam sistem dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan untuk memastikan keamanan pasokan.
Ia menyebut dalam kondisi normal, beban pemakaian tercatat berkisar antara 33 hingga 35 megawatt dengan daya mampu yang ada.
Kendati demikian, pihak PLN tidak hanya memproyeksikan sistem berdasarkan kondisi normal, melainkan menyiapkan langkah mitigasi penuh terhadap potensi lonjakan beban akibat faktor cuaca panas ekstrem, seperti yang sempat terjadi pada bulan Juni lalu.
Dalam kesempatan tersebut, pihak PLN juga membeberkan kronologi penanganan saat insiden pemadaman total terjadi akibat gangguan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berlangsung dari hari Senin siang hingga Jumat pagi.
“Total riil selama pemadaman ini berarti berapa lama kemarin? 3 hari atau hampir 5 hari berarti ya. Dari Senin siang, PLTU ada gangguan, itu sudah mulai pemadaman sampai Jumat pagi itu kalau tidak salah. Jumat pagi sekitar jam 3 itu kita sudah normal,” jelas Ahmad Subhan Hadi.
Meski demikian, secara sistem kelistrikan sebetulnya suplai energi telah dinyatakan siap dialirkan kembali ke masyarakat sejak Rabu dini hari, sambil menunggu proses masuknya kembali PLTU secara penuh ke dalam sistem.
Melalui langkah-langkah perbaikan, penambahan kapasitas mesin, serta mitigasi yang terstruktur ini, PLN ULP Tanjung Balai Karimun berharap keandalan pasokan listrik di Pulau Karimun Besar dapat terus terjaga dan memberikan kenyamanan optimal bagi seluruh masyarakat. (JN)
Editor : Posman
