.jpeg)
Bupati Cen Sui Lan Ikuti Rakor Bahas Perumusan Rekomendasi Menko Polkam Secara Daring
By Bernard.S
NATUNA, Infokepri.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Perumusan Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) terkait Penguatan Koordinasi Maritim Nasional dalam rangka Optimalisasi Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara secara daring dari Ruang Zoom Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Rabu (05/08/2026).
Rapat tersebut dihadiri secara virtual oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang menggelar rapat koordinasi secara hybrid dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam penguatan koordinasi maritim nasional.
Rapat koordinasi mengangkat agenda Perumusan Rekomendasi Menko Polkam terkait Penguatan Koordinasi Maritim Nasional dalam rangka Optimalisasi Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara. Forum ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan rekomendasi strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga pada pelaksanaan operasi pengamanan di kawasan Laut Natuna Utara.
Pelaksanaan rapat didasari sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi nasional di bidang keamanan dan pengelolaan wilayah maritim.
Sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan nasional di bidang keamanan maritim. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi langkah penting dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan koordinasi maritim nasional melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang efektif dalam mengoptimalkan operasi pengamanan Laut Natuna Utara, sekaligus menjaga stabilitas keamanan, melindungi sumber daya kelautan, dan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. (Nard).
Editor : Posman
