.jpeg)
Gesa Pembangunan Perbatasan, Wabup Karimun Gelar Audensi Strategis Bersama Sekretaris BNPP RI
Sabtu, 19 September 2026
.jpeg)
KARIMUN, Infokepri com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun terus bergerak cepat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar di wilayah perbatasan negara.
Langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui pemanduan audensi bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia yang bertempat di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karimun (Wabup) Rocky Marciano Bawole didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun saat ini dijabat oleh Ir. Raja Machrizal, S.T. M.M.
Kedatangan rombongan Pemkab Karimun disambut oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, Makhruzi Rahman,S.I.K ,MH, didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Budi Setyono, S.STP, M.Si.beserta jajaran pejabat teras BNPP RI.
Dalam penyampaiannya, Wabup Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan sejumlah agenda prioritas dan usulan mendesak terkait kendala pembangunan di kawasan daerah meliputi percepatan pembangunan akses jalan, jembatan, dan fasilitas pelabuhan untuk memutus isolasi wilayah.
Optimalisasi fasilitas layanan kesehatan, mutu pendidikan, serta pemerataan akses jaringan telekomunikasi/digital daerah perbatasan serta penanganan abrasi pantai, mitigasi banjir, serta isu penataan tata ruang wilayah perbatasan.
Wakil Bupati Karimun menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah, sekaligus mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan BNPP RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rocky Marciano Bawole menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai wilayah pinggiran, melainkan harus dikelola secara progresif sebagai etalase dan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, menanggapi usulan daerah tersebut, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal dan menyelaraskan usulan Pemkab dengan kementerian/lembaga terkait.
Makhruzi menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan senantiasa berdiri di atas dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
"Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga sendiri. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga serta kolaborasi erat antara pusat dan daerah. Koordinasi kuat adalah kata kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan ini," tegas Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Melalui audiensi ini, BNPP RI berjanji akan menjembatani komunikasi program prioritas nasional agar alokasi pembangunan dari pusat dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap karakteristik unik tantangan di daerah perbatasan. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan dokumen berkas usulan pembangunan daerah secara simbolis.
Untuk diketahui, audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pengelolaan kawasan perbatasan serta pembangunan di Kabupaten Karimun sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. (JN)
Langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui pemanduan audensi bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia yang bertempat di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karimun (Wabup) Rocky Marciano Bawole didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun saat ini dijabat oleh Ir. Raja Machrizal, S.T. M.M.
Kedatangan rombongan Pemkab Karimun disambut oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, Makhruzi Rahman,S.I.K ,MH, didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Budi Setyono, S.STP, M.Si.beserta jajaran pejabat teras BNPP RI.
Dalam penyampaiannya, Wabup Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan sejumlah agenda prioritas dan usulan mendesak terkait kendala pembangunan di kawasan daerah meliputi percepatan pembangunan akses jalan, jembatan, dan fasilitas pelabuhan untuk memutus isolasi wilayah.
Optimalisasi fasilitas layanan kesehatan, mutu pendidikan, serta pemerataan akses jaringan telekomunikasi/digital daerah perbatasan serta penanganan abrasi pantai, mitigasi banjir, serta isu penataan tata ruang wilayah perbatasan.
Wakil Bupati Karimun menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah, sekaligus mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan BNPP RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rocky Marciano Bawole menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai wilayah pinggiran, melainkan harus dikelola secara progresif sebagai etalase dan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, menanggapi usulan daerah tersebut, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal dan menyelaraskan usulan Pemkab dengan kementerian/lembaga terkait.
Makhruzi menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan senantiasa berdiri di atas dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
"Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga sendiri. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga serta kolaborasi erat antara pusat dan daerah. Koordinasi kuat adalah kata kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan ini," tegas Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Melalui audiensi ini, BNPP RI berjanji akan menjembatani komunikasi program prioritas nasional agar alokasi pembangunan dari pusat dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap karakteristik unik tantangan di daerah perbatasan. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan dokumen berkas usulan pembangunan daerah secara simbolis.
Untuk diketahui, audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pengelolaan kawasan perbatasan serta pembangunan di Kabupaten Karimun sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. (JN)
Editor : Posman
