.jpeg)
Ketua MPR Catat Aspirasi Pembangunan Natuna, dari Kesehatan hingga Perlindungan Wilayah
By Bernard.S
NATUNA, Infokepri.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mencatat sejumlah aspirasi pembangunan yang disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Aspirasi tersebut mencakup kebutuhan pembangunan di bidang kesehatan, infrastruktur hingga perlindungan wilayah yang dinilai membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
Muzani mengatakan, berbagai usulan yang disampaikan pemerintah daerah akan diteruskan kepada kementerian dan instansi terkait di tingkat pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Muzani seusai melakukan pertemuan bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait.
Menurut Muzani, pembangunan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan wilayah menjadi sejumlah kebutuhan penting yang disampaikan pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut.
Beliau menyampaikan bahwa DBH sangat diperlukan bagi pembangunan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perlindungan di Natuna. Beliau meminta hal ini bisa disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Selain persoalan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Muzani menyebutkan, pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna akan menjadi bagian dari catatan yang selanjutnya dikoordinasikan dengan kementerian maupun instansi terkait.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan lintas sektor agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
Aspirasi yang telah disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan dapat memperoleh dukungan sesuai kewenangan masing-masing instansi. (Nard).
Editor : Posman
