Pemkab Natuna Perkuat Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Rangkaian Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. (Fhoto : Bernard/Infokepri.com)

By Bernard.S

NATUNA, Infokepri.com – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa yang berlangsung selama dua hari, 11-12 November 2026, bertempat di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Ranai.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, pada Kamis (12/11/2026) tersebut diikuti sebanyak 140 peserta yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Natuna.

Pelatihan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Natuna, Polres Natuna, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna.

Kepala DPMD Natuna sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Suhardi, mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Menurutnya, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Ia menilai, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif dalam menyusun dokumen anggaran, tetapi juga menyangkut bagaimana setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pelatihan ini, para kepala desa dan sekretaris desa diharapkan semakin memahami regulasi serta mekanisme pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu meminimalkan kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Kehadiran narasumber dari berbagai instansi, termasuk unsur penegak hukum dan pengawasan internal pemerintah daerah, juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman mengenai aspek regulasi, pengawasan, serta konsekuensi hukum dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, aparatur desa tidak hanya dituntut mampu mengelola anggaran, tetapi juga memahami batas kewenangan, prosedur, serta tanggung jawab yang melekat pada setiap keputusan penggunaan keuangan desa.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna, Khaidir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa dana yang dikelola pemerintah desa bukan sekadar angka yang tercantum dalam dokumen anggaran, melainkan merupakan amanah dan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Karena itu, setiap anggaran yang diterima desa harus digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.

Menurutnya, kepala desa dan sekretaris desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa yang baik juga membutuhkan komitmen dan integritas dari seluruh aparatur pemerintahan desa. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa salah satunya dibangun melalui keterbukaan informasi dan kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik.

Lebih jauh, pelatihan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan peningkatan pengetahuan secara formal, tetapi juga mampu mendorong perubahan pola kerja aparatur desa agar semakin profesional, cermat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dengan meningkatnya kapasitas kepala desa dan sekretaris desa, Pemkab Natuna berharap pengelolaan keuangan desa ke depan semakin berkualitas, risiko kesalahan administrasi dan penyimpangan dapat diminimalkan, serta pemanfaatan anggaran benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. (Nard).

Editor : Ismanto