UMK Kabupaten Karimun Tahun 2027 Ditetapkan Sebesar Rp4.574.588, Naik 7,84 % dari Tahun Lalu - Info Kepri .post-body img { display: block; margin: 0 auto; max-width: 100%; height: auto; } -->

UMK Kabupaten Karimun Tahun 2027 Ditetapkan Sebesar Rp4.574.588, Naik 7,84 % dari Tahun Lalu

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun Ir. H. Ruffindy Alamsyah menggelar rapat dengan Apindo dan  perwakilan serikat pekerja di Hotel Karimun City, Jumat (20/11/2026) (Foto : James/Infokepri.com)

By James 
KARIMUN, Infokepri.com
– Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerprind) Karimun, Ir. H. Ruffindy Alamsyah menggelar rapat dengan asosiasi pengusaha (Apindo) dan perwakilan serikat pekerja di Hotel Karimun City, Jumat (20/11/2026).

Hasil rapat tersebut disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun  Tahun 2027 sebesar Rp4.574.588, naik sebesar 7,84 persen dibandingkan UMK pada tahun sebelumnya.

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun, Ir. H. Ruffindy Alamsyah, mengatakan keputusan tersebut dicapai setelah melalui pembahasan dan perdebatan antara unsur pekerja dan pengusaha.

Didampingi Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun, Hidayatul Indus, Ruffindy menjelaskan bahwa masing-masing pihak sebelumnya menyampaikan pandangan dan usulan terkait besaran kenaikan upah minimum.

Ia menyebut unsur pengusaha mengusulkan kenaikan pada angka yang lebih rendah, sementara sebagian perwakilan pekerja mengharapkan kenaikan yang lebih tinggi.

Setelah melalui diskusi yang cukup alot, lanjutnya, seluruh unsur akhirnya menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,8 sebagai dasar penghitungan UMK Karimun 2027.

“Setelah masing-masing unsur menyampaikan argumentasi, baik dari pekerja maupun pengusaha, akhirnya pembahasan dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Kedua belah pihak sepakat memilih alfa 0,8 sehingga UMK Kabupaten Karimun tahun 2027 menjadi Rp4.574.588,” kata Ruffindy.

Dikatakannya, proses penetapan tersebut mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, kenaikan upah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Terkait dasar penghitungan, Ruffindy menyampaikan bahwa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis kementerian saat ini masih bersifat sementara dan belum menjadi angka final untuk tingkat kabupaten.

Data tersebut, kata dia, masih mengacu pada tingkat provinsi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, data KHL khusus Kabupaten Karimun direncanakan akan dirilis pada 2027.

Perwakilan serikat pekerja menyambut baik hasil kesepakatan tersebut meskipun sebelumnya sempat mengusulkan angka yang lebih tinggi guna menyesuaikan kebutuhan hidup layak (KHL). Di sisi lain, perwakilan pengusaha menyatakan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang telah disepakati bersama demi menjaga kondusivitas hubungan industrial.

Ruffindy mengatakan bahwa sesuai hasil rekomendasi sidang Dewan Pengupahan Kabupaten ini akan segera diserahkan kepada Bupati Karimun untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Kepri guna mendapatkan pengesahan resmi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Besaran UMK yang baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan di wilayah Kabupaten Karimun pada tahun depan. (JN)

Editor : Ismanto

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel