Fraksi DPRD Kota Batam Sampaikan Hasil Reses Dari Dapilnya Masing-Masing

(Fhoto : Istimewa/net)

BATAM, Infokepri.com – Kinerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam disoroti anggota DPRD Kota Batam lantaran hasil reses mereka menemukan pengurusan KTP, KK dan lainnya cukup lama bahkan bisa memakan waktu hingga 2 tahun serta banyak yang belum selesai.

“Pelayanan pengurusan KTP, KK dan lainnya cukup lama dan pengurusannya bisa memakan waktu hingga 2 tahun,” kata Sugito selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikannya pada Sidang Paripurna ke-19 masa Sidang I tahun 2018, Kamis (6/12/2018) di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam

Reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Batam itu dari tanggal 15 hingga 20 Oktober 2018 dengan menampung aspiras masyarakat  dari Daerah Pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.

Selain menyampaikan keluhan masyarakat atas lamanya pengurusan KTP dan KK, Fraksi PDI Perjuangan  juga menyebutkan bahwa program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) terkesan asal bangun tanpa memikirkan kualitas, mutu bangunan.

Sementara itu, fraksi Golkar yang disampaikan oleh Joko Mulyono menyampaikan hasil reses mereka bahwa pemko Batam perlu melakukan pengkajian dan pemerataan terhadap sistem zonasi penerimaan siswa, penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut, pembangunan dan peningkatan layanan Posyandu serta Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat.

Mesrawati dari Fraksi Demokrat menyampaikan agar memprioritaskan masyarakat lokal dalam sistem perekrutan lapangan pekerjaan, pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, penertiban warnet dan game pada jam-jam sekolah.

Sedangkan Fraksi PKS yang disampaikan oleh Rohayzad menyampaikan hasil reses mereka bahwa saat ini sangat sulit mencari lapangan pekerjaan serta tingginya harga bahan pokok, bantuan permodalan yang mudah di akses, pelatihan, penyediaan peralatan produksi, pemasaran bagi pelaku UKM, Pembangunan infrastruktur perlunya mutu, kualitas dan ketepatan waktu.

Bustamin dari fraksi Hanura agar pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan, Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni agar diberikan dengan tepat sasaran.

Ia juga menyampaikan agar Pemko Batam lebih memperhatikan penerimaan siswa serta penambahan pendidikan muatan lokal, pembangunan pelabuhan rakyat serta taman bermain yang merupakan kebutuhan masyarakat kota Batam.

Sedangkan fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Harmidi menyebutkan perlu dilakukan perbaikan jalan rusak, drainase di pemukiman penduduk,  Rumah Ibadah, Posyandu  dan sarana lainnya.

Dengan tegas Harmidi menyampaikan agar hasil reses anggota DPRD Kota Batam tidak dijadikan sebagai catatan saja namun harus direalisasikan.

Rapat Paripurna Ke-19 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH,MH dan dihadiri oleh Wakil Walikota Batam,Amsacar Achmad,  Perwakilan BP Batam, Polda Kepri, Lanal Batam, Kodim 0316, Camat dan Lurah seKota Batam, serta Instansi terkait lainnya. (KN/Pay)