RPJMD Batam 2021-2026, Berikut Pandangan Fraksi DPRD

Rapat Paripurna Ke VIII

 

 

 

BATAM, Infokepri.com - Pimpinan Rapat Paripurna, Ahmad Surya menyampaikan bahwa seluruh fraksi menyetujui untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Batam.

"Mekanisme selanjutnya, tanggapan dan atau jawaban Walikota Batam pada rapat paripurna yang akan datang," tutupnya pada Rapat Paripurna ke VIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, dalam agenda pandangan fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026, di Gedung DPRD Batam, Batam Centre - Batam.

Sebelumnya, pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Bedu menyampaikan bahwa usulan pihaknya sudah banyak yang diakomodir oleh Walikota dimasukkan kedalam RPJMD.

"Perencanaan pembangunan haruslah, mewujudkan pembangunan Batam modern dan madani," terangnya pada rapat yang berlangsung secara virtual.

Berikutnya, fraksi Demokrat PSi, Muhammad Yunus menyampaik an bahwa fokus dari pandangan fraksinya tentang peningkatan mutu pendidikan dan guru agar dimasukkan dalam RPJMD Walikota.

"Kita sama-sama tahu pendidikan terdiri dari tiga unsur utama, yaitu Ilmu pengtahuan, Keterampilan dan karakter. Kita berharap dalam RPJMD Walikota, memperhatikan karakter anak bangsa kedepan dan juga mutu guru. Selain itu, Pembangunan beberapa Rumah Sakit tipe B," tutupnya.

Rapat Paripurna Ke VIII

Sebelumnya, pada rapat Paripurna Ke VII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, Penyampaian dan Penjelasan Walikota Batam atas Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026, (27/7).

Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa Visi pembangunan kota Batam untuk tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera". Visi tersebut, disusun berdasarkan pertimbangan komprehensif atas berbagai kondisi yang dihadapi Batam saat ini. Dan juga memperhatikan dinamika dan trend perekonomian daerah, nasional, regional serta global.

Sebagai tindaklanjut dari visi tersebut, dan menjalankan amanat dari peraturan yang berlaku maka dituangkan kedalam 5 misi berikut:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dilakukan melalui : 

• Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
• Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
• Mewujudkan sdm yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.
• Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian kota Batam.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Agar visi dan misi yang telah diformulasikan tersebut dapat diimplementasikan dan proses sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dan provinsi dapat berjalan lancar, maka dijabarkan menjadi 6 tujuan dan 24 sasaran, yaitu :

Tujuan pertama, meningkatkan perekonomian kota batam berbasis sektor perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing, dengan sasaran : 

Meningkatnya kinerja sektor perdagangan.

Tumbuhnya sektor pariwisata unggulan di kota Batam.

Meningkatnya realisasi investasi kota Batam.

Tujuan kedua, meningkatkan perekonomian kota batam yang merata dan inklusif, dengan sasaran : 

Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah.

Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian masyarakat.

Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya.

Meningkatnya ekonomi kreatif daerah.

Tujuan ketiga, mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang kota batam serta berwawasan lingkungan, dengan sasaran : 

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota batam yang konsisten.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni.

Tujuan keempat, mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran : 

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat.

Meningkatnya aksebilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata.

Meningkatnya daya beli masyarakat.

Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan.

Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat.

Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah.Menurunnya angka pengangguran.

Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat.

Tujuan kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses hinterland, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland.

Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland.

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland.

Tujuan keenam, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi, dengan sasaran:

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan peningkatan profesionalitas ASN dan pemanfaatan teknologi informasi. (AP)