Walikota Amsakar Dampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Meninjau Pembangunan KDKMP
Kamis, 15 Januari 2026
Editor By : Posman
BATAM, Infokepri.com - Walikota Batam, Amsakar Achmad dampingi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen Agus Hadi Waluyo meninjau pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kantor Lurah Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kamis (15/1/2026). KDKMP ini dibangun untuk menggerakkan ekonomi masyarakat
Dalam kesempatan itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen Agus Hadi Waluyo, menegaskan bahwa pembangunan KDKMP merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia dengan tujuan utama menggerakkan ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah Indonesia.
“Ini merupakan program prioritas Presiden dengan tujuan besar, yakni menggerakkan ekonomi kerakyatan. TNI mendapat penugasan untuk mendukung dan membangun koperasi ini agar berjalan sesuai target,” ujarnya.
Untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau, kata dia, TNI ditugaskan membangun sebanyak 2.281 koperasi. Dari jumlah tersebut, 419 koperasi berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan 64 koperasi di antaranya berlokasi di Kota Batam.
Ia berharap melalui sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan TNI, percepatan pembangunan KDKMP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
Sebelumnya, Walikota Amsakar menegaskan bahwa Pemko Batam komitmen dalam mempercepat pembangunan KDKMP.
Amsakar menilai, KDKMP bukan sekadar program pembangunan, melainkan ikhtiar strategis negara untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat paling dasar.
Menurutnya, koperasi harus dikelola sebagai wadah produktif yang mampu menumbuhkan usaha kecil, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
“Koperasi ini dirancang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Jika dikelola dengan baik, koperasi akan menjadi kekuatan besar yang menopang kesejahteraan masyarakat,” kata Amsakar.
Ia menekankan pentingnya peran lurah, perangkat kelurahan, serta pengurus koperasi dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Amsakar mengingatkan agar pembangunan KDKMP tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga disertai pembinaan manajemen, transparansi pengelolaan, serta pendampingan berkelanjutan.
“Harus ada pendampingan, penguatan manajemen, dan pengawasan agar koperasi benar-benar aktif, sehat, dan berkelanjutan,” tegasnya. (Pay)
Dalam kesempatan itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen Agus Hadi Waluyo, menegaskan bahwa pembangunan KDKMP merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia dengan tujuan utama menggerakkan ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah Indonesia.
“Ini merupakan program prioritas Presiden dengan tujuan besar, yakni menggerakkan ekonomi kerakyatan. TNI mendapat penugasan untuk mendukung dan membangun koperasi ini agar berjalan sesuai target,” ujarnya.
Untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau, kata dia, TNI ditugaskan membangun sebanyak 2.281 koperasi. Dari jumlah tersebut, 419 koperasi berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan 64 koperasi di antaranya berlokasi di Kota Batam.
Ia berharap melalui sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan TNI, percepatan pembangunan KDKMP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
Sebelumnya, Walikota Amsakar menegaskan bahwa Pemko Batam komitmen dalam mempercepat pembangunan KDKMP.
Amsakar menilai, KDKMP bukan sekadar program pembangunan, melainkan ikhtiar strategis negara untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat paling dasar.
Menurutnya, koperasi harus dikelola sebagai wadah produktif yang mampu menumbuhkan usaha kecil, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
“Koperasi ini dirancang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Jika dikelola dengan baik, koperasi akan menjadi kekuatan besar yang menopang kesejahteraan masyarakat,” kata Amsakar.
Ia menekankan pentingnya peran lurah, perangkat kelurahan, serta pengurus koperasi dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Amsakar mengingatkan agar pembangunan KDKMP tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga disertai pembinaan manajemen, transparansi pengelolaan, serta pendampingan berkelanjutan.
“Harus ada pendampingan, penguatan manajemen, dan pengawasan agar koperasi benar-benar aktif, sehat, dan berkelanjutan,” tegasnya. (Pay)
Editor : Posman


