.jpeg)
Dari Bonus Demografi ke Ekonomi Hijau
SMA Bina Mulia
Pontianak, Kalimantan Barat
Pagi itu, saya berdiri di depan kelas sambil menatap wajah-wajah muda yang masih percaya masa depan selalu indah. Saya bertanya, “Kalau kalian nanti dewasa, mau mewarisi apa? Langit yang bersih atau kota yang penuh asap dan pengangguran?” Pertanyaan itu membuat kelas hening. Mungkin karena terasa terlalu jujur.
Indonesia sedang berdiri di tikungan sejarah. Kita diberkahi bonus demografi, yaitu keadaan ketika penduduk usia produktif mencapai hampir 70% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2022). Ini potensi yang luar biasa! Tapi, kalau tidak diarahkan dengan benar, potensi itu bisa jadi bencana. Generasi muda yang tidak memiliki keterampilan hijau, yang tak mampu beradaptasi dengan ekonomi rendah karbon, hanya akan menambah barisan pengangguran baru!
Kementerian Keuangan selalu menegaskan bahwa APBN adalah instrumen kesejahteraan rakyat. Namun, kita perlu bertanya lebih dalam, apakah uang negara yang dikelola hari ini benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsaatau justru habis untuk memadamkan kebakaran sesaat?
Kita tahu persis bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia sedang bergerak menuju pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah menerbitkan green sukuk (obligasi hijau) yang membiayai proyek ramah lingkungan seperti transportasi publik, konservasi hutan, dan energi terbarukan (DJPPR Kementerian Keuangan, 2023).
Hingga 2023, total penerbitan green sukuk telah melampaui 6 miliar dolar AS. Ini adalah sebuah langkah besar. Tapi, apakah langkah itu sudah sampai ke ruang kelas, ke bengkel pelatihan, ke tangan anak muda di pelosok?
Di sisi lain, belanja pendidikan dari APBN memang besar (sekitar 20% setiap tahun), namun efektivitasnya belum selalu terasa di lapangan. Kajian KPK (2024) menyebut bahwa realisasi anggaran pendidikan sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas vokasi dan kesiapan tenaga kerja muda. Banyak lulusan yang masih bingung mencari arah, sementara dunia kerja sedang bergeser ke arah green jobs, yaitu pekerjaan di sektor energi bersih, pertanian lestari, dan pengelolaan limbah berkelanjutan.
Sebagai guru, saya sering melihat paradoks itu di depan mata!
Di satu sisi, murid-murid kita penuh semangat belajar teknologi digital, tapi di sisi lain, kurikulumnya belum cukup membekali mereka untuk menghadapi ekonomi hijau. Mereka tahu cara menggunakan smartphone, tapi belum tahu cara membuat panel surya. Mereka aktif di media sosial, tapi belum terlibat dalam gerakan sosial yang menanam pohon atau mengelola sampah.
Di sinilah seharusnya keuangan negara berperan lebih strategis. Kementerian Keuangan bisa menjadi “penghubung antara pendidikan dan industri hijau” melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada regenerasi manusia dan alam sekaligus. APBN bukan hanya soal angka di tabel. Ia harus menjadi jembatan antara ruang kelas dan lapangan kerja masa depan.
Saya membayangkan model pembiayaan yang lebih kreatif. Kita sebut saja green scholarship (beasiswa hijau). Ini mencakup beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa teknik energi terbarukan, insentif pajak bagi start-up muda di bidang ekonomi sirkular, serta perpaduan dana publik dan swastauntuk proyek-proyek transisi energi yang menyerap banyak tenaga kerja muda. Dengan begitu, setiap rupiah yang dikeluarkan negara tak hanya menumbuhkan ekonomi, tapi juga menumbuhkan harapan!
Namun, tak bisa dimungkiri, tantangan masih begitu besar. Krisis iklim kian nyata. Cuaca ekstrem memengaruhi produktivitas pertanian, memperbesar risiko bencana, dan menekan anggaran negara. Kita juga menghadapi risiko stranded assets (aset yang kehilangan nilai) dari industri berbasis fosil. Bila keuangan negara terus diarahkan ke infrastruktur padat karbon, kita bukan sedang berinvestasi, tapi sedang menumpuk utang ekologis yang akan dibayar generasi mendatang!
Itulah sebabnya, gagasan green budgeting (penganggaran hijau) menjadi begitu penting. Melalui pendekatan ini, setiap program pemerintah harus dinilai berdasarkan dampak lingkungannya. Ia harus mampu menjawab pertanyaan apakah ia menambah emisi atau justru menurunkannya? Apakah ia menciptakan lapangan kerja hijau atau hanya memperbanyak beton tanpa arah?
Lebih lanjut, Laporan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024 menyebutkan bahwa penguatan belanja berkelanjutan kini menjadi prioritas lintas kementerian, namun implementasi di daerah masih lemah (Kementerian Keuangan, 2024).
Inilah kenapa kita perlu sistem yang lebih transparan. Transparansi yang mudah diakses publik agar masyarakat tahu ke mana dana hijau itu mengalir dan apa hasil nyatanya. UNDP (2025) menegaskan bahwa green sukuk Indonesia telah menjadi contoh global, tetapi tantangan berikutnya adalah memperluas dampak sosialnya, yakni menjangkau desa, nelayan, dan pelaku usaha kecil agar tidak tertinggal dalam transisi hijau.
Dalam jangka panjang, sinergi antara bonus demografi dan investasi hijau bisa menjadi fondasi ekonomi baru Indonesia. Bayangkan saja!Generasi muda yang terampil di bidang energi surya, pertanian organik, teknologi pengolahan limbah, dan transportasi listrik, bekerja dalam ekosistem yang dibiayai negara dan didorong swasta.
Itulah wajah Indonesia Emas 2045 yang sesungguhnya!
Sebuah wajah yang menunjukkan angka pertumbuhanyang beretika dan berkelanjutan.Namun, itu tak akan terjadi bila kita masih berpikir pendek. Kalau APBN hanya fokus pada proyek fisik tanpa investasi pada manusia, kita seperti membangun rumah megah di atas pasir. Begitu juga sebaliknya!Bila kita hanya membangun SDM tanpa memperhatikan keberlanjutan alam, kita sedang menyiapkan anak-anak untuk hidup di bumi yang sakit.
Lantas, apa solusinya?
Gagasan solusif yang realistis adalah investasi ganda, yaitu manusia dan bumi. Bonus demografi harus diarahkan menjaditenaga kerja hijaumelalui kebijakan fiskal yang mengikat antara pendidikan, riset, dan pembiayaan hijau. Dana pendidikan dan dana infrastruktur harus berbicara dalam satu bahasa, yaitu bahasa masa depan!
Saya percaya, tugas Kementerian Keuangan kini jauh lebih filosofis. Ia memang bertindak sebagai “bendahara negara”, sekaligus “penjaga peradaban”. Setiap kebijakan fiskal adalah keputusan moral yang menjawab pertanyaan apakah kita mau menanam harapan atau hanya menambal masalah?
Kita sering bangga dengan jargon “Indonesia Emas 2045”. Tapi saya ingin menambahkan satu kata agar lengkap, yakniIndonesia Hijau 2045. Sebab, emas tanpa hijau hanyalah logam yang berkilau di atas abu!
Sebagai penutup, izinkan saya mengulang pertanyaan pagi itu, kali ini untuk seluruh bangsa. “Maukah kita mewarisi langit yang bersih dan bumi yang hidup?”
Kalau iya, maka jawabannya tidak ada di pidato, tapi di alokasi APBN dan keberanian fiskal kita! Karena kalau bonus demografi tanpa hijau, kita cuma menabur pengangguran. Tapi jika keduanya disatukan, kita sedang menanam masa depan!
